Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Sistem pemilu dalam rancangan undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 makin tergambar. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 13 isu strategis dalam penggabungan UU Pilpres, UU Pileg, dan UU Penyelenggara Pemilu. 1 isu strategis merupakan sistem pemilu DPR/DPRD dengan 4 alternatif. Di tengah perbincangan sistem pemilu di luar sistem terbuka/tertutup muncul pembahasan sistem Mix Member Proporsional (MMP) dan sistem pararel.
Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) merespon perbincangan sistem pemilu itu melalui temu pers dan makalah rekomendasi. SPD mengingatkan, jangan sampai undang-undang pemilu lepas dari tujuan undang-undang. Karena sebelumnya, hasil pemilu tak sesuai dengan tujuan prinsip proporsionalitas dan pembentukan sistem multipartai sederhana. Berikut penjelasan direktur eksekutif SPD, August Mellaz kepada rumahpemilu.org (23/8).
Pembahasan sistem pemilu jadi beragam. Pendapat anda?
Di satu sisi ini jadi exercise kita yang selama ini berdebat tertutup/terbuka. Tapi yang perlu diingat, kita memilih prinsip proporsional di hampir semua pemilu DPR. Pararel menggabungkan sistem proporsional dengan mayoritas/pluralitas atau sistem distrik yang prinsipnya antiproporsional.
Berarti sistem pararel kontradiktif dengan prinsip proporsional?
Hasil akhirnya pasti tingkat disproporsionalitasnya tinggi. Jadi tak relevan. Kecuali kalau kita tidak anggap penting prinsip proporsionalitas.
Bagaimana dengan MMP?
Nah saya suka bertanya ketika orang menyebut MMP. Maksudnya seperti apa? Kalau suka disebut MMP adalah sistem yang diterapkan di pemilu Jerman, pakar matematika pemilu di Jerman tak menyebut pemilunya bersistem MMP tapi proporsionalitas personal. Sistem proporsional yang mempertimbangkan proporsionalitas personal caleg untuk hasil yang proporsional.
Yang saya khawatirkan jika, menyebutnya MMP tapi cara menghitungnya pararel. Hasilnya akan disproporsional padahal kita mau menerapkan prinsip proporsional.
Membahas tujuan proporsionalitas. Di satu sisi kita juga pengen menciptakan multipartai sederhana. Bukan kah ini pun cenderung kontradiktif dengan proporsionalitas?
Pertama kita perlu memastikan apa yang dimaksud proporsional dan apa yang dimaksud sistem kepartaian multipartai sederhana. Proporsional berarti perimbangan antara jumlah penduduk/pemilih dengan jumlah kursi serta perimbangan antara perolehan suara pemilu dengan perolehan kursi. Biasanya perbedaan pengertian terjadi di istilah multipartai sederhana. Ada yang mengartikan jumlah partai di pemilu atau jumlah partai di parlemen. Padahal multipartai sederhana adalah jumlah partai berpengaruh di dalam parlemen. Sehingga diartikan, jumlah partai di parlemennya bisa lebih dari 6 tapi partai berpengaruhnya antara 3 sampai 5.
Baik. Lalu bagaimana agar tidak kontradiktif?
Proporsional atau disproporsional suatu pemilu terkait besaran daerah pemilihan. Penambahan kursi di setiap dapil memang meningkatkan proporsionalitas. Meningkatnya proporsionalitas dari penambahan kursi di setiap dapil berbanding terbalik dengan tingkat fragmentasi sistem kepartaian. Dengan kalimat lain, semakin banyak kursi di setiap dapil fragmentasi sistem kepartaian banyak.
Bagaimana agar tujuan proporsionalitas tinggi tercapai dan multipartai sederhana juga tercapai?
Saya berpemahaman, tak perlu lah kita terlalu banyak mengutak-atik variabel sistem pemilu. Ambang batas parlemen ditingkatkan terbukti gagal menciptakan multipartai sederhana. Optimalkan saja sifat atau fungsi variabel sistem yang ada dengan konteks dan tujuan pemilu serentak.
Konkretnya?
Sistem proporsional daftar tertutup. Tapi sistem ini diperbaiki dengan mencantumkan nama-nama caleg pada surat suara. Atau, mengawinkan proporsional daftar tertutup dengan Pilpres seperti di Pemilu Argentina. Atau dengan proporsional model pencalonan kombinasi terbuka dan tertutup. Cara penghitungan perolehan kursi dilakukan secara proporsional.
Yang jangan dilupa, pemilu serentak bertujuan menciptakan pemerintahan presidensial efektif dengan dihasilkannya partai mayoritas dan sistem kepartaian sederhana di parlemen. Pemilu serentak itu ada syarat. Salah satunya dia akan lebih baik jika menggunakan proporsional tertutup. Di Amerika Selatan yang berjalan baik pemilu serentaknya yang pake proporsional tertutup. Kalau kita mau maksa daftar terbuka, ya pilihan baiknya dapil yang diperkecil jumlah kursinya. Rekom kami yang seperti Chile, 1 dapil 2 kursi. []
