AHMAD HALIM

Avatar
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Utara

Pilkada Mahal?

Banyak orang mengatakan,  pemilihan kepala daerah itu mahal. Para calon kepala daerah, politisi, hingga penggiat pemilu, mengatakan, pilkada mahal lebih dikarenakan biaya kampanye. Sebut saja pembiayaan soal kampanye: spanduk, pamflet, pin, brosur konsumsi saat dialog dengan warga, mengganti ongkos warga, …

Read More »

Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU 8/2012, UU 42/2008, dan UU 15/2011) “menguntungkan” Badan Pengawas Pemilu. Pertama adalah waktu penanganan pelanggaran yang bertambah tadinya 5 (lima) hari menjadi 14 (empat belas) hari. Kedua, Bawaslu, Bawaslu …

Read More »

Data Keanggotaan Parpol Berantakan

Dua puluh tujuh partai politik terlihat sangat tergopoh-gopoh saat melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hal itu terbukti pada saat penyerahan berkas dokumen hardcopy yang diserahkan partai kepada KPU tingkat kabupaten/kota. …

Read More »

Pemilu 2019, Tanggung Jawab Bersama

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menentukan melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa tanggal 17 April 2019 akan dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). …

Read More »

Akar Masalah dan Solusi Bantuan Partai

Menurut hasil penelitian Pekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tahun 2014, nilai bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) hanya berkisar 1,3 persen dari total kebutuhan operasional partai politik per tahun. Tentu saja bantuan …

Read More »

Ihwal UU Pilkada

Dewan Prewakilan Rakyat (DPR), telah mengesahkan hasil revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 (UU No 1/2015) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 (Perppu No 1/2014) yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, …

Read More »

Menyoal Demokratisasi Partai

Pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2014 memang telah usai, namun Pilpres tersebut telah banyak “memakan korban” salah satunya yaitu Nusron Wahid kader partai Golongan Karya (Golkar). Nusron diberhentikan karena lebih memilih mendukung Jusuf Kalla (mantan ketua umum Golkar) …

Read More »

Mengubah Mental di Rupiahkrasi

Ketua Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie dalam pelatihan tahapan pemilu Presiden tahun 2014 di kantor KPU (22/5) memaparkan, sudah ada 1.333 laporan yang diregisrasi, dari laporan tersebut mayoritas terkait ketidaknetralan anggota panitia pemungutan suara (PPS),  Panitia Pemilihan …

Read More »

Stop Kampanye Terselubung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuat peraturan terkait pedoman pelaksanaan kampanye (PKPU No.15/2013). Namun, setelah dikaji dan dibandingkan dengan Undang-Undang No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif, ternyata ada bias pemaknaan terhadap kata “kampanye”. Pada prakteknya, kampanye melalui alat peraga reklame dan …

Read More »

Resep Partai untuk Pemilih Golput

Rabu, 9 April 2014 rakyat Indonesia kembali berhak memberikan suaranya menentukan siapa yang pantas menjadi perwakilannya untuk pemerintahan 2014-2019. Menurut penulis, Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 nanti sangatlah “istimewa”. Pasalnya, pada masa menuju pencoblosan, banyak sekali kader partai terjerat kasus-kasus terkait …

Read More »