The Indonesian Women’s Alliance accused President Joko Widodo’s government of destroying the democracy that has been operating in Indonesia. This was conveyed during an action commemorating International Women’s Day (IWD). The alliance demanded the enforcement of democracy and the supremacy …

Aliansi Perempuan Indonesia menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo telah merusak demokrasi yang telah berjalan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat aksi peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD), aliansi menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum yang mendukung penghapusan …

Pemungutan suara Pemilu 2024 telah usai, namun penyelenggaraan Pemilu 2024 mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak karena dinilai mengalami banyak kemunduran dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Regulasi dalam UU Pemilu dianggap mengalami stagnasi sehingga tidak terdapat pembaharuan yang signifikan, padahal masalah-masalah baru …

Pemenuhan pemerintah atas hak perempuan dalam politik dari hulu hingga hilir dinilai hanya sekedar jargon belaka. Hal itu hal itu diungkapkan oleh Aliansi Perempuan Indonesia dalam peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2024. Aliansi menganggap komitmen pemenuhan …

The government’s fulfillment of women’s rights in politics from upstream to downstream is considered mere jargon. This was expressed by the Indonesian Women’s Alliance in commemoration of International Women’s Day (IWD) 2024. The Alliance considers that the commitment to fulfill …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 10 Maret 2024. KPU mengatakan, panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Kuala Lumpur sedang aktif menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai upaya menjaga …

Pemilu 2024 telah usai namun proses politik dan demokrasi masih menjadi perdebatan panas di masyarakat. Tak sedikit pihak yang menyebut proses penyelenggaraan pemilu tidak adil dan setara, karena banyaknya kecurangan melalui cawe-cawe pemerintah. Dalam kondisi seperti itu penting untuk mendorong …

Durasi waktu 14 hari saat menangani perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak ideal untuk mengungkap permasalahan pilpres. Hal itu disampaikan Praktisi Pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini, menurutnya …

The duration of 14 days when handling disputes over the results of the general election for president and vice president (pilpres) at the Constitutional Court (MK) is considered not ideal for uncovering problems with the presidential election. This was conveyed …

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan bahwa hakim tidak boleh ikut campur dalam proses pembuktian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), baik sengketa pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg). Ia menjelaskan seluruh pembuktian akan dibebankan pada …