Kelompok akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) kirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka meminta presiden dan DPR menghentikan pembahasan dan tidak mengesahkan …

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR dan Presiden menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers, dan upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah pasal multitafsir berpotensi membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik, salah satunya pada Pasal 50 …

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perubahan Keempat UU MK) menuai banyak kontroversi. Pasalnya pembicaraan Tingkat 1 yang dilakukan pada Senin, 13 Mei lalu, dilakukan dengan sangat tertutup, terburu-buru, dan minim partisipasi publik. Sejumlah pihak menduga hal itu …

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendesak DPR dan presiden menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat UU Mahkamah Konstitusi (Perubahan Keempat UU MK) karena substansinya tidak ditujukan memperkuat kewenangan dan kelembagaan MK. PSHK menilai pembahasan Perubahan Keempat UU …

The Center for Indonesian Law and Policy Studies (PSHK) urges the DPR and the president to stop discussing the Draft Law on the Fourth Amendment to the Constitutional Court Law (Fourth Amendment to the MK Law) because its substance is …

The stages of holding the 2024 regional elections to elect the governor and deputy governor, regent and deputy regent, as well as mayor and deputy mayor, have begun with the stage of fulfilling the requirements for support from individual candidate …

Tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota telah dimulai dengan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, tahapan pemenuhan persyaratan dukungan …

Chairman of the General Election Commission (KPU), Hasyim Asy’ari, said that governors, regents, and mayors who have served two terms in the same position are not allowed to nominate again. The Regional Election Law stipulates that a person who has …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengatakan gubernur, bupati dan walikota yang sudah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tidak diperbolehkan mencalonkan kembali. Undang-Undang Pilkada menetapkan bahwa seseorang yang telah menjabat selama dua periode, baik berturut-turut …

The General Election Commission (KPU) emphasized that elected candidates for members of the DPR, DPD, or DPRD at the provincial or district/city level who will run for the 2024 regional elections are required to resign from their positions. The chairman …