Chairman of the General Election Commission (KPU), Hasyim Asy’ari, said that governors, regents, and mayors who have served two terms in the same position are not allowed to nominate again. The Regional Election Law stipulates that a person who has …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang akan maju pada Pilkada 2024 diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan, aturan tersebut berlaku baik bagi anggota …

The General Election Commission (KPU) emphasized that elected candidates for members of the DPR, DPD, or DPRD at the provincial or district/city level who will run for the 2024 regional elections are required to resign from their positions. The chairman …

The Election Organizer Honorary Council (DKPP) imposed permanent suspension sanctions on two election organizers who were proven to have violated the Election Organizer Code of Ethics (KEPP). These sanctions were read out at a hearing to read the decisions on …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 14 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta (14/5). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian …

The Association for Elections and Democracy (Perludem) urges the General Election Commission (KPU) to guarantee that the 2024 regional elections will be held fairly. This is in response to allowing legislative candidates from the 2024 elections who are running in …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan adil. Hal tersebut merespon dibolehkannya caleg hasil Pemilu 2024 yang maju dalam pilkada tak wajib mundur dari jabatannya. Perludem menilai hal itu berpotensi …

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat banyak sekali tindakan represif negara terhadap masyarakat sipil, mulai dari perusakan lingkungan, penyusutan ruang dan hak perempuan, pekerja, dan warga sipil, serta meningkatnya jumlah kasus korupsi. Hal tersebut disampaikan sejumlah organisasi masyarakat …

Koalisi Masyarakat Sipil tegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak hilangnya independensi dan integritas KPK. Koalisi mendesak Presiden Jokowi dan DPR periode 2019-2024 untuk membatalkan Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 serta mengalihkan kepemimpinan KPK kepada sosok yang berintegritas …

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo segera menunjuk orang yang memiliki rekam jejak pemberantasan korupsi dan integritas sebagai Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029. Hal itu karena masa jabatan pimpinan KPK dan dewan pengawas …