Mahalnya ongkos politik di Indonesia dianggap menjadi penyebab utama banyaknya politisi mendapatkan pendanaan dari bisnis yang merusak lingkungan. Pendanaan tersebut disusul kesepakatan dalam kebijakan politik yang menguntungkan bisnis perusak lingkungan. Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia menyebut …

The high cost of politics in Indonesia is considered the main reason many politicians receive funding from environmentally damaging businesses. This funding is followed by agreements on political policies that benefit these environmentally damaging businesses. Yassar Aulia, a researcher from …

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak pada Pemilu 2024 berpotensi menjadi alasan pembenaran pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpihak pada kandidat tertentu. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis khawatir penyalahgunaan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan presiden dan menteri boleh berpihak dalam pemilu sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara jelas masuk dalam pelanggaran pemilu. Menurut Perludem hal itu berpotensi menjadi alasan pembenaran pejabat negara …

The Mining Advocacy Network (JATAM) assesses that mining business activities linked to presidential and vice-presidential candidates along with political parties are the main cause of uncontrolled exploitation of natural resources and energy in Indonesia. JATAM states that the relationship between …

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai aktivitas bisnis tambang dibalik pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) beserta partai politik menjadi penyebab utama eksploitasi sumber daya alam dan energi di Indonesia tak terkendali. JATAM menyebut relasi bisnis tambang dalam …

The Indonesian Association for Sovereign Migrant Workers (Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat or Migrant Care) assesses that the implementation of the 2024 Elections overseas is prone to fraud. Based on monitoring in four countries, namely Malaysia, Singapore, Hong Kong, …

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) menilai pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri rawan terjadi kecurangan. Berdasarkan pemantauan di empat negara, yakni Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan, Migrant Care menemukan sejumlah permasalahan di antaranya, daerah pemilihan (dapil) …

The initial campaign fund report submission (Laporan Awal Dana Kampanye or LADK) of political parties is considered non-transparent and unaccountable. This is based on the fact that many political parties have not completed all the forms and supporting data required …

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik dinilai tidak transparan dan akuntabel. Hal itu didasarkan, masih banyaknya partai politik yang belum melengkapi seluruh formulir dan data pendukung penyampaian LADK. Padahal LADK harus memotret dengan jelas seluruh penerimaan dana kampanye, …