Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai pemungutan suara ulang (PSU) bukan sesuatu yang haram. Hal itu merespon dinamika dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres 2024, ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan palang pintu terakhir …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
Pokok-Pokok Penjelasan Empat Menteri di Sidang PHPU Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan empat Menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka dihadirkan dalam persidangan PHPU Pilpres untuk memberikan keterangannya pada Jumat 5 April 2024. “Sebagaimana …
Read More »PHPU Pilpres: Jawaban KPU atas Tuduhan Kecurangan Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Pilpres) pada Rabu (03/04). Sidang teresebut beragendakan pembuktian oleh KPU dengan menghadirkan satu ahli dan dua Saksi, serta Bawaslu yang akan menghadirkan dua …
Read More »Keterangan Empat Menteri dapat Ubah Peta Putusan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan meminta keterangan empat menteri di PHPU Pilpres pada Jumat, 5 April 2024 mendatang. Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan …
Read More »Bawaslu: Laporan Kecurangan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Penuhi Syarat Materiil
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Pilpres) pada Rabu (03/04). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menyampaikan hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pengurangan suara Anies-Muhaimin pada Sirekap. Dalam Surat Nomor …
Read More »Temuan Audit Sosial: Kolaborasi Kunci Atasi Stunting di Sumsel
Komunitas Demokrasi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan kolaborasi pemantauan kebijakan penanganan stunting pemerintah daerah Sumsel. Menurut catatan hasil audit sosial tersebut, strategi Pemda Sumsel yang didasarkan pada konsep regulasi percepatan penurunan stunting nasional masih …
Read More »KPI Kaltara: Perlu Langkah Konkret Menangani Eksploitasi Anak di Kota Tarakan
Upaya pemerintah Kota Tarakan dalam menangani eksploitasi anak menemui tantangan serius yang perlu segera diatasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kalimantan Utara, Sukma Arisa Gustina setelah melakukan pemantauan kebijakan melalui audit sosial. Menurutnya terdapat ketidakjelasan kebijakan …
Read More »JagaSuara 2024 Evaluasi Kinerja KPU
Koordinator Gerakan JagaSuara 2024, Hadar Nafis Gumay menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mandiri dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Hal itu didasarkan banyaknya rentetan persoalan KPU pada Pemilu 2024. Hadar menyebut, KPU telah banyak melakukan pelanggaran kepemiluan yang fatal, …
Read More »JagaSuara 2024 KPU Performance Evaluation
The Coordinator of the 2024 JagaSuara Movement, Hadar Nafis Gumay, believes that the General Election Commission (KPU) is not independent in carrying out its duties as an election organizer. This was based on a series of problems with the KPU …
Read More »Alpen Sultra Rekomendasikan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tanggulangi Stunting di Sultra
Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (Alpen Sultra) merekomendasikan kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi stunting di Sultra. Hal itu dianggap penting agar target pemerintah menurunkan angka stunting sampai 14% di tahun 2024 dapat tercapai. Rekomendasi tersebut didapat setelah kolaborasi audit sosial antara …
Read More »