Amnesty International Indonesia menilai Pemilu 2024 merupakan momen pertaruhan eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Namun Amnesty menayangkan, keterlibatan beberapa terduga pelanggar HAM dalam proses Pemilu 2024 termasuk terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia mengingatkan bahwa negara …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi menyatakan keberatan atas jawaban dari permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (1/2). Sebelumnya, koalisi telah memasukan permohonan informasi publik mengenai uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sebagai respon adanya …

Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023. Dari temuan tersebut skor IPK Indonesia stagnan, namun mengalami penurunan peringkat dari tahun sebelumnya. Indonesia menempati peringkat 115 dengan skor IPK 34 dari 180 negara yang dilibatkan dalam survei. …

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai gelagat pemihakan Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pemilu 2024 akan menyebabkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai konflik kepentingan dan penyalahgunaan fasilitas negara. Padahal dalam Pasal 304 dan Pasal 282 UU …

Pemilu 2024 dihadapkan dengan berbagai persoalan yang berpotensi menurunnya integritas pemilu di Indonesia. Dalam upaya menjaga integritas Pemilu 2024, muncul berbagai inisiatif dari organisasi masyarakat dalam bentuk platform maupun aplikasi pemantauan pemilu yang dapat dimanfaatkan oleh publik, diantaranya kanal kecuranganpemilu.com, …

The 2024 Elections in Indonesia are confronted with various issues that have the potential to undermine the integrity of the elections. In an effort to maintain the integrity of the 2024 elections, various initiatives have emerged from civil society organizations …

The high cost of politics in Indonesia is considered the main reason many politicians receive funding from environmentally damaging businesses. This funding is followed by agreements on political policies that benefit these environmentally damaging businesses. Yassar Aulia, a researcher from …

Mahalnya ongkos politik di Indonesia dianggap menjadi penyebab utama banyaknya politisi mendapatkan pendanaan dari bisnis yang merusak lingkungan. Pendanaan tersebut disusul kesepakatan dalam kebijakan politik yang menguntungkan bisnis perusak lingkungan. Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia menyebut …

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak pada Pemilu 2024 berpotensi menjadi alasan pembenaran pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpihak pada kandidat tertentu. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis khawatir penyalahgunaan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan presiden dan menteri boleh berpihak dalam pemilu sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara jelas masuk dalam pelanggaran pemilu. Menurut Perludem hal itu berpotensi menjadi alasan pembenaran pejabat negara …