Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, Mahlizah karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Mahlizah dinilai tidak memahami dan mengabaikan peraturan Badan Kepagawaian Negara (BKN) terkait kontrak …

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) STH Jentera, Bivitri Susanti menilai hukum acara sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi kebenaran substansif untuk terkuak. Menurutnya hukum acara PHPU Pilpres 2024 menyulitkan para pihak untuk memaparkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, …

Temuan audit sosial yang dilakukan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur tidak hanya kegiatan ilegal semata namun juga terorganisir, melibatkan individu yang memiliki pengaruh baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain …

Kesetaraan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Sumatera Barat (Sumbar) dianggap perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Meskipun sudah ada peraturan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas menilai, implementasi kebijakan masih …

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur menyebut perkawinan anak menjadi salah satu penyumbang tingginya stunting di Kabupaten Jombang pada tahun 2023. Hal itu didasarkan atas temuan kolaborasi pemantauan audit sosial antara KPI Jawa Timur dan Perkumpulan untuk Pemilu dan …

Penurunan angka putus sekolah di Provinsi Banten berjalan stagnan, hal itu akibat tidak berjalan program dan anggaran prioritas dengan efektif. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Jabodetabek menilai program pendidikan gratis kurang efektif dalam memberikan akses pada kelompok rentan. Temuan audit sosial …

Gerakan Perempuan Sulawesi Utara (GPS) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis temuan hasil audit sosial melalui pemantauan perlindungan perempuan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Pemantauan yang dilakukan sejak November 2023–Februari 2024 tersebut berupaya melihat output program Dinas Pemberdayaan …

Kebudayaan Suku Lom Bangka dan Lembaga Adat Mapur terancam mengalami kepunahan, akibat peminggiran dan pengabaian pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diperlukan kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemda untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal itu didasarkan pada laporan kolaborasi pemantauan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis kajian hasil Pemilu 2024 terhadap proyeksi keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasilnya angka keterwakilan perempuan diproyeksikan naik menjadi 128 kursi atau 22,1% dibanding Pemilu 2019 dengan 20,5% atau 118 kursi. Perludem …

The Association for Elections and Democracy (Perludem) released a study of the 2024 election results on the projection of women’s representation in the People’s Representative Council (DPR). As a result, the figure for women’s representation is projected to increase to …