The General Election Commission (KPU) stated that as many as 1,113 polling stations (TPS) will carry out voting after February 14, 2024. This number includes repeat voting (PSU) at 738 TPS, further voting (PSL) at 117 TPS, and 258 TPS …

The large number of frauds and violations in the 2024 election are considered to be caused by the law being separated from political ethics and morals; this can be seen from the many ethical violations received by election organizers. In …

Banyaknya kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu 2024 dinilai disebabkan karena hukum terpisah dari etika dan moral politik, hal itu terlihat dari banyaknya pelanggaran etik yang diterima penyelenggara pemilu. Padahal pelanggaran etik bisa menjadi objek sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi …

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan sejumlah pelanggaran HAM selama Pemilu 2024. Berdasarkan pemantauan Komnas HAM pada 12-16 Februari 2024 di 14 provinsi dan 50 kabupaten/kota, masih banyak ditemukan kelompok marjinal dan kelompok rentan yang tidak terpenuhi hak …

The National Human Rights Commission (Komnas HAM) found a number of human rights violations during the 2024 elections. Based on Komnas HAM’s monitoring on February 12–16, 2024, in 14 provinces and 50 districts and cities, many marginalized and vulnerable groups …

Gerakan untuk Indonesia yang Adil dan Demokratis (GIAD) menyebut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai pemilu terburuk sejak Pemilu 1999. Hal itu berdasarkan maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2024 berlangsung. Terlebih menurut GAID, pelanggaran yang terjadi bermuara pada presiden yang …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengungkapkan sebanyak 71 petugas Pemilu 2024 meninggal dunia. Berdasarkan data yang dihimpun KPU hingga 18 Februari 2024, petugas yang meninggal dunia terdiri dari 42 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 24 petugas Linmas, …

Chair of the General Election Commission (KPU) Hasyim Asy’ari revealed that a total of 71 Election 2024 officials have passed away. Based on data collected by the KPU until February 18, 2024, the deceased officials comprised 42 members of the …

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menilai penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berpotensi menimbulkan praktik curang dan dapat merusak kemurnian suara pemilih. Menurut koalisi hal itu bertentangan dengan prinsip kepastian tahapan pemilu, terlebih alasan pemberhentian dikaitkan dengan akurasi data …

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih [The Civil Society Coalition Guarding Clean Elections] believes that halting the vote recapitulation at the district level has the potential to lead to fraudulent practices and could undermine the integrity of voters’ voices. According …