The information that emerges after the general election (election) is very unlimited and has the potential to give rise to polarization and the spread of disinformation, which can reduce the legitimacy of elections and trust in democracy. There are various …

Informasi yang muncul pasca pemilihan umum (pemilu) sangat tidak terbatas dan berpotensi memunculkan polarisasi dan penyebaran disinformasi yang dapat menurunkan legitimasi pemilu dan kepercayaan terhadap demokrasi. Berbagai isu seperti aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang belum difungsikan dengan baik serta …

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum. MK menyarankan aturan tersebut diubah sebelum Pemilu 2029 dilaksanakan. Hal itu …

The Constitutional Court (MK) assessed that the parliamentary threshold of 4 percent of valid national votes as regulated in the Election Law is contrary to the principles of electoral fairness and violates legal certainty. The MK recommends that these regulations …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerangkan sebanyak 1.113 tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pemungutan suara setelah 14 Februari 2024. Angka itu meliputi pemungutan suara ulang (PSU) di 738 TPS, pemungutan suara lanjutan (PSL) di 117 TPS, serta 258 TPS melakukan pemungutan …

The General Election Commission (KPU) stated that as many as 1,113 polling stations (TPS) will carry out voting after February 14, 2024. This number includes repeat voting (PSU) at 738 TPS, further voting (PSL) at 117 TPS, and 258 TPS …

The large number of frauds and violations in the 2024 election are considered to be caused by the law being separated from political ethics and morals; this can be seen from the many ethical violations received by election organizers. In …

Banyaknya kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu 2024 dinilai disebabkan karena hukum terpisah dari etika dan moral politik, hal itu terlihat dari banyaknya pelanggaran etik yang diterima penyelenggara pemilu. Padahal pelanggaran etik bisa menjadi objek sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi …

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan sejumlah pelanggaran HAM selama Pemilu 2024. Berdasarkan pemantauan Komnas HAM pada 12-16 Februari 2024 di 14 provinsi dan 50 kabupaten/kota, masih banyak ditemukan kelompok marjinal dan kelompok rentan yang tidak terpenuhi hak …

The National Human Rights Commission (Komnas HAM) found a number of human rights violations during the 2024 elections. Based on Komnas HAM’s monitoring on February 12–16, 2024, in 14 provinces and 50 districts and cities, many marginalized and vulnerable groups …