Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memastikan ketentuan syarat usia dan ketentuan syarat pencalonan kepala daerah dengan merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah. Sebelumnya, pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU/-XXII/2024, MK menegaskan …

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Ketetapan itu dituangkan dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, dalam amar putusannya MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh …

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2023 MK menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, karena syarat …

Koalisi untuk Pilkada Bersih, Adil, dan Demokratis (KOBAR) melayangkan somasi kepada KPU DKI Jakarta atas kasus pencatutan data KTP warga Jakarta untuk dukungan Calon Gubernur Jakarta jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun). KOBAR mendesak agar KPUD Jakarta menindak dugaan pelanggaran …

Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menerima beberapa aduan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) untuk syarat dukungan calon perseorangan Pilkada 2014. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan calon perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana lolos memenuhi syarat untuk Pilkada 2024, dengan …

Publik dikejutkan dengan banyaknya pencatutan warga, khususnya warga Jakarta sebagai pendukung pasangan calon perseorangan Pilkada DKI Jakarta 2024. Pencatutan itu diduga dilakukan secara ilegal untuk mendukung pencalonan gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Hal tersebut mengindikasikan pelanggaran serius terhadap hak-hak pribadi warga, …

Pegiat kepemiluan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespon cepat dugaan pencatutan data warga untuk pencalonan perseorangan Pilkada DKI Jakarta. Ia menyebut, adanya indikasi dan temuan awal, Bawaslu tidak perlu menunggu adanya laporan, …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menyatakan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual tahap akhir sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) jalur independen untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Dharma dan Kun memperoleh 677.468 syarat …

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berpotensi terjadi berbagai praktik kecurangan yang dapat merusak integritas proses pemilu. Potensi kecurangan tersebut berupa praktik politik dinasti hingga penggunaan aparatur negara untuk kepentingan pemenangan. Themis Law Firm menemukan setidaknya terdapat 35 daerah, terdiri …

The Constitutional Democracy Initiative (Consid) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak konsisten dengan sikap hukum yang diterapkan dalam rancangan PKPU dana kampanye Pilkada 2024. Dalam Rancangan PKPU tersebut menghapus sanksi pembatalan bagi paslon yang terlambat melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran …