Pasca debat kedua Pilkada Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ketiga paslon masih belum menunjukkan platform kampanye yang konkret guna memberantas korupsi di pemerintahan provinsi. ICW memandang, Minimnya komitmen antikorupsi mengkhawatirkan bagi tata kelola pemerintahan Jakarta ke depan. “Namun di …

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Karena jika merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, setidaknya ada beberapa …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI dalam perkara keterwakilan perempuan dalam pemilu. Perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 KPU diduga tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI Nomor tanggal 29 November 2023 dan tidak melakukan perbaikan terhadap tata cara, …

Newsletter edisi Oktober 2024 membahas isu utama terkait penghapusan kolom tabulasi suara dalam Sirekap, yang memicu kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam Pilkada 2024. Penghilangan kolom ini mengurangi akses masyarakat untuk memverifikasi hasil pemilu, sehingga rentan terhadap manipulasi. Sebagai respons, …

Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Koalisi JagaSuara2024 resmi meluncurkan platform aplikasi “JagaSuara2024 edisi Pilkada”. Aplikasi berbasis mobile dan web tersebut merupakan instrumen untuk mendokumentasikan, mentabulasikan, hingga mempublikasikan perolehan suara hasil …

Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali dan prosesor data, termasuk yang terkait dengan pemrosesan data pemilu segera mematuhi standar kepatuhan yang ada. Di tengah maraknya kasus …

Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali dan prosesor data, termasuk yang terkait dengan pemrosesan data pemilu segera mematuhi standar kepatuhan yang ada. Di tengah maraknya kasus …

Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai calon kepala daerah yang terbukti mencatut nomor induk kependudukan (NIK) untuk mencalonkan diri harus didiskualifikasi. Menurutnya pencatutan NIK sudah masuk dalam kejahatan dan hal itu tidak gugur hanya karena tidak dinyatakan tidak …

Peneliti Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas mengatakan pada gelaran pemilu terdapat ketentuan yang tidak sepenuhnya logis, jika dibandingkan aturan-aturan yang ada. Salah satunya adalah pengolahan data pemilih oleh Dukcapil, termasuk data tingkat pendidikan, yang kemudian ditampilkan …

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap potensi pemborosan anggaran negara terkait pemberian tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029. Berdasarkan perhitungan ICW, total pemborosan tersebut diperkirakan berkisar antara Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam lima tahun ke depan. …