Publik dikejutkan dengan banyaknya pencatutan warga, khususnya warga Jakarta sebagai pendukung pasangan calon perseorangan Pilkada DKI Jakarta 2024. Pencatutan itu diduga dilakukan secara ilegal untuk mendukung pencalonan gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Hal tersebut mengindikasikan pelanggaran serius terhadap hak-hak pribadi warga, …

Pegiat kepemiluan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespon cepat dugaan pencatutan data warga untuk pencalonan perseorangan Pilkada DKI Jakarta. Ia menyebut, adanya indikasi dan temuan awal, Bawaslu tidak perlu menunggu adanya laporan, …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menyatakan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual tahap akhir sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) jalur independen untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Dharma dan Kun memperoleh 677.468 syarat …

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berpotensi terjadi berbagai praktik kecurangan yang dapat merusak integritas proses pemilu. Potensi kecurangan tersebut berupa praktik politik dinasti hingga penggunaan aparatur negara untuk kepentingan pemenangan. Themis Law Firm menemukan setidaknya terdapat 35 daerah, terdiri …

The Constitutional Democracy Initiative (Consid) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak konsisten dengan sikap hukum yang diterapkan dalam rancangan PKPU dana kampanye Pilkada 2024. Dalam Rancangan PKPU tersebut menghapus sanksi pembatalan bagi paslon yang terlambat melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran …

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhenti mencederai regulasi pemilu. Hal itu merespon uji publik PKPU mengenai kampanye dan dana kampanye yang menyatakan bahwa ketentuan pemberian sanksi diskualifikasi bagi paslon …

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai selama ini pelaporan dana kampanye pilkada masih sebatas formalitas belaka. Seharusnya pengawasan dan pemberian sanksi lebih dipertegas, dengan mengoptimalkan sanksi diskualifikasi, bukan justru menghapus ketentuan diskualifikasi. Terlebih justifikasi …

Penegakan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai tak berjalan dengan baik dan menyisakan banyak persoalan. Padahal DKPP mempunyai otoritas kuat dengan bisa mengambil keputusan final dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun hal itu dianggap tidak ditegakkan dengan baik …

Peneliti Kepemiluan dan Dosen Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyebut latar belakang keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi penting karena Bawaslu sebagai eksternal audit KPU dirasa tidak cukup. Melalui penegakan kode etik dengan prinsip integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu …

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut pemenuhan hak politik perempuan masih belum optimal. Keterwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan khususnya penyelenggara pemilu di daerah dan pusat semakin minim. Terlebih PKPU No.10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat …