Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya terdapat 354 individu dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029 memiliki latar belakang atau berafiliasi dengan sektor bisnis. Politisi yang terafiliasi dengan bisnis diartikan sebagai pribadi yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan bisnis. …

Newsletter edisi September 2024 menyoroti masalah dalam penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024, yang gagal menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kendala teknis, seperti lambatnya server dan sulitnya akses publik terhadap data, memperburuk kepercayaan pada teknologi ini. Selain itu, terdapat eksploitasi data pribadi …

Pakar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan, masyarakat sipil dapat mengawal pemilu maupun pilkada melalui uji materi untuk memastikan adanya kerangka hukum yang demokratis. Ketika hukum kepemiluan ternyata bertentangan dengan prinsip konstitusional, masyarakat sipil bisa mengambil …

Sepanjang tahun 2023 Litbang Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 2330 hoaks dengan hoaks politik sebanyak 1292. Angka tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2018. Sementara pada tahun 2024 angka temuan hoaks pada semester pertama, sejak Januari-Juni …

Gangguan terhadap hak-hak digital diperkirakan akan semakin massif menjelang Pilkada 2024, terlebih saat memasuki masa kampanye. Ekspolitasi data pribadi untuk keperluan kampanye politik menjadi salah satu gangguan yang mengancam demokrasi digital. Dalam gelaran pilkada kasus-kasus pada ranah digital terkait dengan …

Sementara itu mengenai kampanye di media sosial, Tenaga Ahli Bawaslu, Iji Jaelani mengatakan, pengawasan kampanye media sosial di pilkada masih kurang terakomodasi. Menurutnya, regulasi pengawasan tidak memberikan ruang yang optimal untuk melakukan monitoring terhadap pelanggaran kampanye yang terjadi. Iji menyebut, …

Gangguan terhadap hak-hak digital diperkirakan akan semakin massif menjelang Pilkada 2024, terlebih saat memasuki masa kampanye. Ekspolitasi data pribadi untuk keperluan kampanye politik menjadi salah satu gangguan yang mengancam demokrasi digital. Dalam gelaran pilkada kasus-kasus pada ranah digital terkait dengan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan tiga jenis Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan dalam Pilkada 2024, dengan meluncurkan Sirekap Info Publik. Sebelumnya Sirekap terdiri dari Sirekap Mobile dan Sirekap Web, pada pilkada 27 November mendatang KPU menambah Sirekap Info …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan terdapat sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Saat ini KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara resmi telah menetapkan pasangan calon …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan perlu mengantisipasi modus kecurangan yang sama di Pemilu 2024, karena berpotensi diduplikasi pada Pilkada 2024. Perludem menilai putusan MK terkait kecurangan Pemilu 2024 memang masih ada celah dimanfaatkan lagi oleh oknum atau siapapun …