August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Ahsanul Minan: Bawaslu Mesti Hati-Hati Definisikan ASN di Perbawaslu

Pegiat pemilu, Ahsanul Minan, menyarankan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhati-hati mendefinisikan aparatur sipil negara (ASN) di dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Pasalnya, terdapat perubahan definisi ASN di Undang-Undang (UU) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan UU ASN. Di UU PNS, ASN …

Read More »

434 Penyelenggara Pemilu Diperiksa DKPP di 2017 Terkait Pilkada

Dalam Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan bahwa terdapat 434 teradu atau penyelenggara pemilu, 88 persen, yang diperiksa dan diputus DKPP terkait perkara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sisanya, diperiksa karena aduan terkait non pemilu dan …

Read More »

Meneruskan Tradisi Tranpsaransi Kinerja, DKPP Sampaikan Laporan Kinerja 2017

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) 2017 kepada publik. Di acara tersebut, DKPP menjabarkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban DKPP  sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2017. “DKPP telah membangun tradisi tranpsaransi kinerja kepada publik sebagai …

Read More »

Titi Anggraini: Tak Ada Welfare State Tanpa Kesetaraan Politik bagi Perempuan

Mewujudkan welfare state atau negara sejahtera merupakan impian semua masyarakat di dalam sebuah negara dan (mungkin) semua penyelenggara negara. Namun, untuk dapat dikatakan sebagai negara sejahtera, sebuah negara mesti menegakkan lima pilar, yakni demokrasi, penegakan hukum, perlindungan atas hak asasi …

Read More »

Jelang Pemilu 2019, Kemenlu Bangun Database WNI di Luar Negeri Secara Online

Sebagai upaya melayani masyarakat untuk menggunakan hak pilih, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengintegrasi dan mensinkronisasi data kependudukan. Sebelumnya, pada Pemilu 2014, seluruh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dimasukkan ke dalam daftar pemilih, …

Read More »

Arief Budiman: Menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri Rumit

Menyelenggarakan pemilu di luar negeri adalah hal rumit. Selain warga negara Indonesia (WNI) yang tersebar di berbagai negara, akses ke semua negara tak selalu mudah. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan, dua kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu di …

Read More »

Data Kependudukan Telah Terintegrasi, KPU Optimis Pemilu 2019 Lebih Baik

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, menyatakan optimis penyelenggaraan Pemilu 2019 akan berjalan lebih baik dari Pemilu 2014. Melalui koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), data kependudukan warga negara Indonesia di dalam dan …

Read More »

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi 14 Partai, 2 Tidak Lolos

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil penelitian administrasi terhadap 14 partai politik calon peserta pemilu yang telah menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran, baik ke KPU pusat maupun ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Hasilnya, 12 partai dinyatakan lolos penelitian administrasi …

Read More »

KPU Adakan Gerakan Coklit Sejuta Rumah untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengadakan Gerakan Coklit (Pencocokan dan penelitian) Sejuta Rumah. Dalam kegiatan ini, seluruh anggota KPU, mulai pusat hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus melakukan coklit bersama Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) di minimal lima rumah pada hari …

Read More »

Keadilan dan Apresiasi untuk Penyelenggara Pemilu Diperlukan

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati, menyayangkan tak diberikannya legal standing bagi penyelenggara pemilu untuk mencari keadilan di lembaga-lembaga peradilan Indonesia. Keadilan pemilu dititikberatkan kepada peserta pemilu, padahal penyelenggara pemilu mampu mempertanggung jawabkan kerjanya di semua tahapan pemilu. …

Read More »