Tiga pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, yakni Pasal 428 ayat (2) dan (6), Pasal 483, dan Pasal 254 ayat (5), melarang warga negara menyiarkan hasil survey atau jajak pendapat kepemiluan pada masa tenang. Penyiaran dinilai dapat menguntungkan atau …

Syarat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tertuang dalam Pasal 190 dan 192 Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dinilai tidak sesuai dengan konsep pemilu serentak—penggabungan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg)—yang telah diputuskan oleh Mahkamah …

Afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, putusan MK  menyiratkan afirmasi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. “Penjelasan Pasal 56 ayat (2) di UU. No.8 Tahun 2012 telah dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi, …

Empat pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu terkait teknis pemilihan pada pemilu legislatif dinilai berpotensi besar menghilangkan hak suara pemilih. Empat pasal tersebut yakni Pasal 318 ayat (2), Pasal 329 ayat (1) huruf (b), Pasal 362 ayat (2), dan …

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, terdapat tiga pasal inkonstitusional dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu terkait isu penyelenggara pemilu. Ketiga pasal tersebut berpotensi untuk di-judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila disahkan. Pertama, Pasal …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu diharapkan melakukan koreksi terhadap RUU yang diserahkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 21 Oktober 2016 lalu. Terdapat 22 pasal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai …

Pada Pilkada 2017, noken dipraktikkan di enam kabupaten di Provinsi Papua. Sistem pemungutan suara noken yang dilakukan dengan cara kesepakatan warga atau aklamasi ini dinilai tidak bisa dipaksakan diubah dengan cara pencontrengan pada surat suara yang lebih menjamin prinsip one …

Dalam rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilangsukan secara serentak pada 1 November 2016 di seluruh daerah, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengakui sulit melakukan pendataan di apartemen dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pasalnya, tidak semua pemilik apartemen berdomisili …

Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dinilai mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, penentuan TPS harus dilakukan secara baik dengan mempertimbangkan letak geografis TPS yang memudahkan pemilih memberikan hak pilih. “Kalau warga tinggal di sebelah barat rel kereta, jangan buat …

Warga yang belum melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik  diimbau segera melakukan perekaman di kelurahan setempat. Pasalnya, setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Desember 2016, warga yang ingin menyalurkan hak pilih harus mengurus surat keterangan dari Dinas …