Februari 24, 2024
iden

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

KIPP Desak Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu untuk Transparan

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengkritisi kinerja Tim seleksi (Timsel) pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut KIPP, kealpaan utama Timsel adalah tidak membuka hasil rekrutmen per tahap yang telah dilaksanakan sehingga hasil rekrutmen …

Read More »

Metode Penanganan Pelanggaran Pemilu Perlu Dibenahi

Metode penanganan pelanggaran pemilu dinilai belum mengalami perbaikan. Problem lama ini terus terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Sejak 2014, 2015, sampat saat ini, belum ada pembaharuan metode penanganan pelanggaran pemilu. “Perludem menemukan dua hal yang patut dibenahi oleh lembaga pengawas dan …

Read More »

Bukti Intervensi DPR terhadap PKPU di 2016 

Aturan teknis pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 yang digodok Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun 2016 memuat pasal yang disusupi kepentingan politik. Pasal yang muncul saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini jadi bukti bahwa keputusan …

Read More »

Beda Sikap Bawaslu Maknai Kewajiban Konsultasi Peraturan ke DPR

Akhir tahun 2016, publik menyaksikan perbedaan pemaknaan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait aturan kewajiban konsultasi Peraturan KPU dan Bawaslu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam forum rapat dengar pendapat yang …

Read More »

Dinamika Isu Penegakan Hukum Pemilu dalam Diskursus RUU Pemilu

Isu penegakkan hukum pemilu menjadi isu yang kerap diperdebatkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga …

Read More »

Panwas Tak Permanen, KPU Kabupaten/Kota Harusnya Tak Permanen Juga

Jika Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota tak dijadikan permanen, Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mesti mengevaluasi relevansi kepermanenan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Kinerja KPU Kabupaten/Kota dinilai cenderung pasif, sehingga perlu dijadikan ad hoc untuk efisiensi keuangan negara. “Coba evaluasi relevansi …

Read More »

Jumlah Pemilih Pilkada Bangka Belitung di DPT Berkurang 10.971

Sebanyak 16.761 pemilih di Pilkada Provinsi Bangka Belitung dikeluarkan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) karena tidak memenuhi syarat. Sementara itu, 5.790 pemilih baru ditambahkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga jumlah DPT yakni, 915.853. “Ada perubahan dari DPS ke …

Read More »

Bawaslu Minta Pansus RUU Pemilu Hilangkan TSM dalam Pengaturan Politik Uang

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengusulkan agar frase terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pengaturan penindakan politik uang yang tertera di dalam RUU Pemilu Pasal 252 ayat (3) dihapuskan. Pasal tersebut dinilai Muhammad sebagai pasal karet yang sama sekali …

Read More »

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu: Tidak Ada Alasan Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup

Sistem pemilu menjadi perdebatan utama dalam rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Sedikitnya tiga fraksi partai di parlemen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui sistem proporsional terbuka terbatas …

Read More »

Fraksi Partai Gerindra Setujui KPU Tangani Pembentukan Dapil

Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, mengatakan pihaknya menyetujui pembentukan daerah pemilihan (dapil) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewenangan KPU membentuk dapil diyakini lebih memenuhi prinsip keadilan …

Read More »