Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang didukung oleh 82 persen partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau koalisi super menimbulkan spekulasi munculnya pasangan calon (paslon) tunggal di Pemilihan Presiden 2024. Pasalnya, jumlah persentase perolehan kursi dua partai oposisi saat ini, …
Read More »AMALIA SALABI
Kewenangan Tentukan Legalitas Kepengurusan Partai Mestinya di KPU
Jumat (5/3), beberapa mantan kader Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada KLB tersebut, terpilih Moeldoko yang menjabat Kepala Kantor Staf Presiden(KSP) pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai ketua umum Partai Demokrat versi …
Read More »Rata-Rata Partisipasi Pemilih Disabilitas di Pilkada 2020 64,62 Persen
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dihimpun oleh Rumahpemilu.org, diketahui bahwa rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas di 9 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan 237 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wali Kota, yakni 64,62 persen. Di tingkat Pilgub, Sulawesi …
Read More »Potret Suara Tidak Sah di Pilkada Serentak 2020
Dalam Determinants of Invalid Voting in Latin America (2007), Power dan Garand 2007 menuliskan bahwa kasus invalid votes atau suara tidak sah di 18 negara di Amerika Latin disebabkan oleh tiga hal. Pertama, atribut kelembagaan sistem politik yang mendorong pemberian …
Read More »Ketua Komisi II: Tak akan ada revisi UU Pemilu dalam Waktu Dekat
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia menyampaikan pada diskusi daring “Quo Vadis RUU Pemilu”, Kamis (4/3), bahwa revisi Undang-Undang (UU) Pemilu tak akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, revisi direncanakan tetap dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. “Walaupun …
Read More »Partai Hijau dan Politik Alternatif yang Bertenaga
Pada tahun 1960an, politik hijau muncul dan berkembang di sebagian besar negara Eropa Barat, mengisi kekosongan gerakan politik alternatif sejak menghilangnya gerakan mahasiswa dari peredaran politik nonformal. Pada era ini, isu-isu baru seputar pencemaran udara dan air, zat berbahaya dalam …
Read More »Voter Suppression dalam Pemilu Indonesia
Gilda R. Daniels dalam Voter Deception (2010) mendefinisikan voter suppression atau penindasan terhadap pemilih sebagai upaya yang dilakukan untuk menghalangi pemilih atau kelompok pemilih tertentu yang tidak diinginkan agar tidak menggunakan hak pilih. Upaya ini bertujuan untuk beragam hal, termasuk …
Read More »Seluruh Pemohon di Pilkada Paslon Tunggal Dinilai Tak Memiliki Kedudukan Hukum
Terdapat enam gugatan perselisihan sengketa hasil Pilkada dengan pasangan calon (paslon) tunggal di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari enam gugatan tersebut, tak satu pun diterima oleh MK. Semua pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum. Pilkada Kota Balikpapan Terdapat 9 orang pemohon …
Read More »Terafiliasi Partai, Permohonan Sengketa Hasil di Raja Ampat Tak Diterima
Rabu (17/2), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tak dapat menerima permohonan sengketa hasil Pemilihan Bupati Raja Ampat yang diajukan oleh Papua Forest Watch, yang diwakili oleh Pejabat sementara (Pjs) Ketua Papua Forest Watch, Richarth Charles Tawaru. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum …
Read More »Perludem dan DRC FH UI Luncurkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi Skala Asia Pasifik
Setelah merilis datatalk.asia, platform yang menyediakan beberapa fitur untuk jurnalisme data, kini (17/2) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dengan dukungan dari USAID melalui program Regional Support for Elections and Political Transitions atau RESPECT, merilis Asia-Pacific Journal of Elections and …
Read More »