August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Lembaga Peradilan Pemilu Mesti Taat Batas Wewenang

Dalam sidang mendengarkan pendapat saksi ahli atas perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting (24/6), Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Pemilu telah mengatur kewenangan dan batasan kewenangan masing-masing peradilan atau kuasi …

Read More »

PTUN Minta DKPP Jadi Pihak Tergugat

Hakim Ketua sidang perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh Evi Novida Ginting menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk hadir sebagai pihak tergugat. Namun, DKPP, kata Hakim Ketua, tak mengiyakan. “Kami sudah …

Read More »

Alasan Melanjutkan Perkara Yang Telah Dicabut Penting

Saksi ahli perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Zainal Arifin Husein menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) semestinya menjelaskan alasan diteruskannya perkara yang telah dicabut oleh pengadu, Hendri Makaluasc. Pasalnya, meskipun Peraturan …

Read More »

Sidang PTUN Evi Novida Ginting, Ini Pendapat Hamdan Zoelva

Rabu (24/6), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang mendengarkan keterangan saksi ahli untuk perkara yang diajukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting, yang diberhentikan tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evi menghadirkan lima saksi …

Read More »

KPUD Dapat Gunakan Anggaran APBD untuk Pengadaan APD

Senin (15/6), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan bahwa anggaran tambahan yang dijanjikan oleh Kementerian Keuangan sebesar 1 triliun rupiah dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada tahap pencairan pertama belum ditransfer. Semula, direncanakan dana tersebut …

Read More »

IKP Pilkada di Masa Pandemi Akan Diperbarui Per Tahapan

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 akan diperbarui per tahapan. Pembaruan pertama direncanakan dipublikasi pada 23 Juni, satu hari sebelum tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilih dilakukan. “Jadi, IKP di masa Covid (Coronavirus disease) ini, akan …

Read More »

Pilkada Lanjutan Dimulai, Anggaran APD untuk Bawaslu Belum Cair

Per Senin (15/6), tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020 secara resmi telah dimulai. Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Serentak 2020 telah diundangkan. Namun demikian, anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi pengawas …

Read More »

Skema Pembiayaan Anggaran Tambahan, Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Tak Bertemu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) (11/6), bahwa total anggaran Pilkada Serentak 2020 sesuai yang telah ditandatangani dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah 14,98 triliun rupiah. Anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri …

Read More »

Oligarki dan Demokrasi, Satu Keping Mata Uang?

Oligarki, satu kata yang sering disebut oleh mulai dari pengamat politik, pegiat demokrasi, pemerhati pemilu, aktivis politik, akademisi, politisi, hingga sang oligark sendiri. Kita telah tahu sama tahu siapa saja oligark di Indonesia. Hampir semua mengeluhkan dan menghujat oligarki, namun, …

Read More »

Mendagri Ajak DPD Buat Satgas Pengawalan Pilkada Serentak 2020

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengajak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melakukan pengawalan terhadap Pilkada Serentak 2020 melalui Satuan Tugas (Satgas) Gabungan. Satgas tak akan dilekatkan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), karena KPUD diamanatkan oleh konstitusi untuk bersikap independen. …

Read More »