Anggaran tambahan penyelenggaraan Pilkada dengan protokol Coronavirus disease 2019 (Covid-19) dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahap pertama yakni sebesar 1,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut ternyata tak dicairkan sepenuhnya, namun dinilai cukup untuk membiayai tahapan Pilkada hingga Agustus. “Anggaran …
Read More »AMALIA SALABI
Tak Ada Pemberlakuan Zonasi di Pilkada
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyatakan bahwa KPU tak menyesuaikan pemberlakuan protokol Coronavirus disease 2019 (Covid-19) sesuai dengan zonasi tingkat penyebaran Covid-19. Semua wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol Covid-19, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan …
Read More »Putusan MA No.44 P/HUM/2019 Akibat Kelalaian Pembentuk UU Pemilu
Putusan Mahkamah Agung (MA) No.44 P/HUM/2019 membatalkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Pasal 3 ayat (7) tersebut menyebutkan, …
Read More »Pembentukan Peradilan Pemilu Diusulkan
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mengusulkan agar dibuat peradilan pemilu. Pemilu memiliki karakter khusus, yakni terikat pada waktu tahapan dan erat kaitannya dengan kompetisi, sehingga perkara pemilu perlu ditangani oleh lembaga peradilan khusus …
Read More »Saksi Setneg: Tak Ada Ajuan Penangguhan PAW dari DPR RI
Selasa (7/7), Saksi tergugat, Herwin Meiliantina dari Kementerian Sekretariat Negara bersaksi di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia menjelaskan bahwa keluarnya Surat Keputusan Presiden (Keppres) No.34/P/2020 telah sesuai prosedur. Keppres merupakan tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara …
Read More »Ahli Tergugat: Putusan MK Selaras dengan Putusan Bawaslu dan DKPP
Ahli hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat pada perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada sidang yang digelar Selasa (7/7), Rullyandi menerangkan bahwa Putusan Dewan …
Read More »Kewenangan, Hak, dan Kewajiban KPU Diharap Ditata Ulang
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengharapkan agar kewenangan, hak, dan kewajiban penyelenggara pemilu, khususnya KPU, dilakukan penataan ulang. Arief mengaku kelelahan menghadapi tuntutan hukum yang diajukan berbagai pihak di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan …
Read More »Arief Budiman: Evi Tak Memberi Keterangan di Sidang DKPP
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman bersaksi dalam sidang perkara Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (7/7). Arief menerangkan bahwa sidang hanya digelar sebanyak dua kali, yakni sidang pertama selama 11 menit, dan sidang …
Read More »I Dewa Gede Palguna Minta DKPP Cabut Pasal 19 Peraturan DKPP
Evi Novida Ginting menghadirkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), I Dewa Gede Palguna sebagai saksi ahli pada sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada sidang Selasa (7/7), Palguna mengkiritik Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) …
Read More »I Dewa Gede Palguna: Tak Boleh Ada Pengadilan Yang Mengoreksi Putusan MK
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), I Dewa Gede Palguna menjadi saksi ahli penggugat pada sidang perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Palguna membenarkan tindakan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI …
Read More »