February 23, 2025

AMALIA SALABI

Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Keterlambatan Pencairan Anggaran Tahap Dua Beresiko

Anggaran tambahan penyelenggaraan Pilkada dengan protokol Coronavirus disease 2019 (Covid-19) dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahap pertama yakni sebesar 1,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut ternyata tak dicairkan sepenuhnya, namun dinilai cukup untuk membiayai tahapan Pilkada hingga Agustus. “Anggaran …

Read More »

Tak Ada Pemberlakuan Zonasi di Pilkada

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyatakan bahwa KPU tak menyesuaikan pemberlakuan protokol Coronavirus disease 2019 (Covid-19) sesuai dengan zonasi tingkat penyebaran Covid-19. Semua wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol Covid-19, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan …

Read More »

Putusan MA No.44 P/HUM/2019 Akibat Kelalaian Pembentuk UU Pemilu

Putusan Mahkamah Agung (MA) No.44 P/HUM/2019 membatalkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Pasal 3 ayat (7) tersebut menyebutkan, …

Read More »

Pembentukan Peradilan Pemilu Diusulkan

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mengusulkan agar dibuat peradilan pemilu. Pemilu memiliki karakter khusus, yakni terikat pada waktu tahapan dan erat kaitannya dengan kompetisi, sehingga perkara pemilu perlu ditangani oleh lembaga peradilan khusus …

Read More »

Saksi Setneg: Tak Ada Ajuan Penangguhan PAW dari DPR RI

Selasa (7/7), Saksi tergugat, Herwin Meiliantina dari Kementerian Sekretariat Negara bersaksi di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia menjelaskan bahwa keluarnya Surat Keputusan Presiden (Keppres) No.34/P/2020 telah sesuai prosedur. Keppres merupakan tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara …

Read More »

Ahli Tergugat: Putusan MK Selaras dengan Putusan Bawaslu dan DKPP

Ahli hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat pada perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada sidang yang digelar Selasa (7/7), Rullyandi menerangkan bahwa Putusan Dewan …

Read More »

Kewenangan, Hak, dan Kewajiban KPU Diharap Ditata Ulang

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengharapkan agar kewenangan, hak, dan kewajiban penyelenggara pemilu, khususnya KPU, dilakukan penataan ulang. Arief mengaku kelelahan menghadapi tuntutan hukum yang diajukan berbagai pihak di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan …

Read More »

Arief Budiman: Evi Tak Memberi Keterangan di Sidang DKPP

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman bersaksi dalam sidang perkara Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (7/7). Arief menerangkan bahwa sidang hanya digelar sebanyak dua kali, yakni sidang pertama selama 11 menit, dan sidang …

Read More »

I Dewa Gede Palguna Minta DKPP Cabut Pasal 19 Peraturan DKPP

Evi Novida Ginting menghadirkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), I Dewa Gede Palguna sebagai saksi ahli pada sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada sidang Selasa (7/7), Palguna mengkiritik Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) …

Read More »