Salah satu poin yang disepakati dalam rapat dengar pendapat (RDP) atara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (30/3) yakni merealokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 …

Kamis (2/4), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menyelenggarakan webdiskusi bertajuk “Perpu Pilkada: Skema Penundaan Pilkada 2020. Pada diskusi tersebut, Koordinator harian KoDe, Ihsan Maulana menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan agar peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) memasukkan lima pengaturan, yakni waktu penundaan, …

Pasca disepakatinya penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada rapat dengar pendapat (RDP) Senin (30/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah melakukan simulasi penundaan Pilkada berdasarkan tiga opsi yang diusulkan. Opsi 1, hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember …

DPR dan Pemerintah sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Hal itu diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI, Abhan, dan Plt. Ketua DKPP, Muhammad. …

Merebaknya wabah Coronavirus disease (Covid-19) di Indonesia sejak kasus pertama dan kedua diumumkan oleh Pemerintah pada 2 Maret 2020 hingga Selasa (31/3) membuat aktivitas demokrasi cukup terganggu. Demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang tengah digiatkan di berbagai daerah surut …

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Ia mengharapkan, dalam pembentukan perpu, Pemerintah melibatkan seluruh stakeholder kepemiluan. “Saat ini, kita harus terus mendrong agar Pemerintah segera menerbitkan …

Sekretaris Jenderal Asia Democracy Network (ADN), Ichal Supriadi memandang wajar keputusan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Penundaan pemilihan lokal atau …

Salah satu kesepakatan dari rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (30/3) adalah merealokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah. Realokasi akan diperuntukkan bagi penanggulangan Coronavirus disease 2019 (Covid-19) di …

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengapresiasi kesepakatan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seretak 2020 di 270 daerah. Menurut …

Senin (30/3), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyepakati penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah. Penundaan akan dimuat di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). …