Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur salah satu syarat untuk menjadi …
Read More »AMALIA SALABI
Perludem: Pilkada 2020 Mesti Punya Kontribusi pada Pendataan Partai Politik
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini merekomendasikan agar penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Pilkada 2020 memberikan kontribusi terhadap pendataan kepengurusan partai politik yang sah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahap pendaftaran calon kepala …
Read More »Pilkada 2020, di RPKPU Tak Ada Perbaikan Syarat Dukungan Setelah Pendaftaran
Aturan baru mengenai mekanisme verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak) bagi calon perseorangan diatur di dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Pencalonan Pilkada 2020. Aturan pertama, proses vermin dan verfak diselesaikan sebelum tahap pendaftaran dibuka. Aturan ini …
Read More »Surat Pernyataan Dukungan Cakada Perseorangan, Fotokopi KTP/Suket Ditempel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan sejumlah perubahan pada Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Pencalonan Kepala Daerah sebgaia aturan teknis Pilkada 2020 di 270 daerah. Perubahan dilakukan atas evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak tiga jilid yang digelar pada 2015, 2017, dan 2018. …
Read More »Judi, Mabuk dan Zina Masuk Perbuatan Tercela di PKPU Pencalonan Pilkada 2020
Rabu (2/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan uji publik Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada 2020. Salah satu perubahan di dalamnya yakni perincian perbuatan tercela yang semula tak dimuat di dalam PKPU No.3/2017. Perbuatan tercela yang …
Read More »Perubahan Metode Seleksi Penyelenggara Pemilu Mesti untuk Tingkatkan Keterwakilan Perempuan
Kamis(26/9), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis buku “Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu”. Berdasarkan hasil riset yang dituangkan di dalam buku, ada dua temuan terkait keterwakilan perempuan di Komisi …
Read More »Evaluasi Hak Memilih di Pemilu 2019, Kondisi Khusus Perlu Tindakan Khusus
“Saya dari Tebo, Jambi. Bukan di Kota Tebo-nya, tapi dari Kota Tebo, itu masih harus jalan 8 jam. Di kampung saya, Desa Suwo-Suwo, ada 500 jiwa. Kami Suku Talang Mamak. Desa saya ini memang kalau dilihat dari atas, rata, hutan …
Read More »KPU Resmikan Pilkada Serentak 2020
Senin (23/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meresmikan peluncuran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Peluncuran dihadiri oleh perwakilan KPU Daerah (KPUD) 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dan Deputi Divisi Pencegahan Komisi …
Read More »Titi Anggraini: Catatan Evaluasi Pemilu 2019 dan Mendesaknya Revisi Terbatas UU Pilkada
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memiliki catatan terhadap Pemilu 2019. Catatan-catatan tersebut berkaitan dengan kerangka hukum pemilu, tata kelola pemilu, dan penegakan hukum pemilu. Simak catatan evaluasi Perludem melalui penjelasan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, dalam bentuk wawancara. Perludem …
Read More »Ada Masalah di DKPP
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jauh dari pemantauan publik. Padahal, ada permasalahan di DKPP. Dua diantaranya yakni, kesalahan dalam pelaksanaan putusan DKPP, dan dipermasalahkannya kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan …
Read More »