August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Besok Rapat Pleno Hasil Pencermatan Kedua DPT, Ini Kata Bawaslu

Sesuai dengan waktu yang disepakati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali mengadakan rapat pleno hasil pencermatan kedua Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada 15 November 2018. Rekapitulasi hasil pencermatan di tingkat kabupaten/kota dijadwalkan selesai pada 13 November dan 14 …

Read More »

Direktur Eksekutif Perludem Terima Penghargaan Opini Terbaik dari MK

Bersamaan dengan dua orang lainnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menerima penghargaan opini konstitusi terbaik dari Mahkamah Konstitusi (MK). Titi menempati urutan kedua opini terbaik, setelah Trisno S Sutanto, Direktur Eksekutif Masyarakat Dialog Antar Agama …

Read More »

Sistem Informasi KPU Sering Bermasalah, KPU Beli 20 Server Baru

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengeluhkan sistem informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sering tak dapat diakses publik. Untuk kebutuhan pendataan dan riset berbasis data, kondisi ini menyusahkan. Sebagai lembaga negara yang berkewajiban untuk menyediakan data kepada publik, sistem …

Read More »

Audiensi Perludem-AMAN, KPU Mesti Akomodasi Pemilih Adat

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait hasil temuan penelitian lapangan di komunitas masyarakat adat di Sumatera Utara dan Kalimantan Timur. Perludem diterima oleh Ketua KPU …

Read More »

Kasus Panwaskab Nganjuk, Alfitra Salamm Minta Anggota Divisi Penindakan Diberhentikan Tetap

Pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nganjuk 2018, pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Siti Nurhayati dan Bimantoro Wiyono, melaporkan paslon nomor urut 1, Novi Rahman Hidayat-Marhaen kepada Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Nganjuk atas dugaan politik uang dan mobilisasi …

Read More »

Pemilu Terbuka dan Kualitas Partisipasi dalam Demokrasi

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sukses menyelenggarakan sebuah sesi diskusi bertema “Pemilu Terbuka dan Kualitas Demokrasi Partisipatif” yang digelar di Hotel Westin Chosun, Seoul, Korea (6/11). Diskusi ini merupakan bagian dari subtema diskusi “Mendorong Demokrasi Partisipatif” yang diusung Open …

Read More »

Beda Pendapat Sentra Gakkumdu terhadap Iklan Kampanye Jokowi-Ma’ruf di Media Indonesia

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menerima dua laporan pada 18 dan 20 Oktober dari masyarakat mengenai dugaan kampanye di luar jadwal yang dimuat di koran Harian Media Indonesia. Laporan menyertakan bukti iklan kampanye yang mencantumkan enam hal. Satu, tulisan “Jokowi-Ma’aruf …

Read More »

Perludem Jadi Host Diskusi Pemilu Terbuka di OGP Asia Pacific

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) jadi host sebuah sesi diskusi bertema “Pemilu Terbuka dan Kualitas Demokrasi Partisipatif” dalam pertemuan regional Open Government Partnership Asia Pacific di Seoul, Korea (6/11). Diskusi ini akan diselenggarakan hari ini pada pukul 16.30 waktu …

Read More »

Kampanye Pemilu 2019 di Luar Negeri Tak Boleh di Kantor Perwakilan RI

Berbeda dengan peraturan pada Pemilu 2014, kegiatan kampanye Pemilu 2019 tak boleh dilaksanakan di kantor Perwakilan RI di luar negeri. Aturan ini dimuat di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah KPU berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. “Sebelumnya, …

Read More »

KPU Kukuh Lembaga Pendidikan Tak Boleh Jadi Tempat Debat Kandidat

Beberapa hari lalu, tiga akademisi dari Universitas Jember, Universitas Udayan, dan Universitas Sebelas Maret, mengkritik penilaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak memperbolehkan debat kandidat calon presiden-wakil presiden dilaksanakan di kampus. Para akademisi memandang, penjelasan Pasal 280 Undang-Undang (UU) Pemilu …

Read More »