Sengketa data pemilu bermula dari penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pemilih DKI Jakarta kepada Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) provinsi DKI Jakarta. Tak terima penolakan tersebut …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI konsisten menaati ketentuan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan Mahkamah Agung (MA), dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dipatuhi secara bersamaan dengan mengirimkan surat kepada …

Empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai, Papua, dilaporkan oleh KPU Provinsi Papua atas dugaan pelanggaran etik. Dua aduan pokok diajukan, yakni pembangkangan terhadap Putusan Panitia Pengawas (Panwas) Paniai dan terlibat dalam provokasi terhadap masyarakat untuk menunda pelaksanaan Pemilihan …

Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Superiadi, dilaporkan oleh ketua dan dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Superiadi ketahuan membuat proposal bantuan dana pelantikan anggota pengawas desa/kelurahan dan …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, Mohamad Saleh, mendapatkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selain Saleh, empat anggota KPU Donggala juga menerima sanksi peringatan keras akibat tak berlaku profesional dalam tugas pencetakan …

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Sigit Pamungkas, menceritakan adanya penambahan diksi media sosial atau medsos di dalam Undang-Undang (UU) tentang Pemilu. Jika pada UU No.8/2012 tak ada diksi media sosial, di UU No.7/2017 diksi media sosial …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyarie, mengatakan bahwa pada prinsipnya, semua disabilitas termasuk disabilitas mental didata ke dalam daftar pemilih. Namun, bagi disabilitas mental yang pada saat pendataan sedang “tak sehat”, maka pendataan dilakukan dengan bertanya kepada keluarga, …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menegaskan bahwa hak pilih warga negara berhak pilih dengan disabilitas psikososial wajib dijamin oleh negara dan penyelenggara pemilu. Di Undang-Undang (UU) Pemilu, syarat untuk terdata sebagai pemilih hanya berusia 17 …

Komite Perlindungan Jurnalis internasional mencatat, bahwa kebanyakan kasus pembunuhan jurnalis terjadi di negara dengan tingkat korupsi yang parah. Dari 368 kasus pembunuhan jurnalis sepanjang tahun 2012-2017, 352 kasus terjadi di negara dengan skor indeks korupsi 45 atau 45 ke bawah, …

Rabu (14/11), publik dikejutkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU yang menyatakan Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), tidak memenuhi syarat …