August 9, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Arief Budiman: PKPU 20 Dapat Kami Pertanggungjawabkan

Rabu (8/7) ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pihak Teradu dalam perkara yang diajukan oleh Cinde Laras Yulianto. Ketua KPU, Arief Budiman, menguraikan argumentasi sebagai bentuk pembelaan. Simak keterangan dan jawaban …

Read More »

Dirugikan oleh PKPU Pencalonan Anggota Legislatif, Kini KPU RI Diadukan ke DKPP

Mantan narapidana kasus korupsi yang batal menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg), Cinde Laras Yulianto, mengadukan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagaimana dibacakan oleh kuasa hukumnya, Sultan, Cinde menilai bahwa dalam perumusan …

Read More »

Panwaslu Toraja Utara Loloskan Mantan Napi Korupsi Sebagai Bacaleg dari PKPI

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Toraja Utara, dalam putusan No.001/PS/SN.20/VII/2018 meloloskan mantan narapidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.  Mantan narapidana koruptor yang mengajukan sengketa ke Panwaslu Toraja Utara yakni, Joni …

Read More »

Perludem Desak MK Segera Putuskan JR Ambang Batas Pencalonan Presiden

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memutuskan judicial review (JR) atau uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Masa pendaftaran tinggal satu hari lagi dan belum ada satu pun partai politik …

Read More »

Hadar Nafis Gumay: TPS Khusus Diperlukan di Lapas dan Rumah Sakit

Pendiri Constitutional and Electoral Reform Center (Correct), Hadar Nafis Gumay menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus bagi pemilih yang berada di rumah sakit, panti jompo, dan lembaga pelayanan masyarakat (lapas) pada hari pemungutan suara. …

Read More »

Tak Hanya Gambar, Situng Juga Akan Tampilkan Entry Data C1 Pemilu 2019

Perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Wibowo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak hanya mengunggah gambar hasil scan C1 ke dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng), melainkan juga entri data hasil perolehan suara. Entri data dinilai Wibowo mempermudah partai politik mencocokkan …

Read More »

Uji Publik Rancangan PKPU Rekapitulasi Suara Pemilu 2019, KPU Jelaskan Enam Isu Krusial

Uji publik rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 telah selesai dilangsungkan (7/8). Seluruh perwakilan partai politik hadir, namun tak ada satu pun anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menghadiri uji publik tersebut. Anggota KPU, …

Read More »

Enam Isu Strategis di Rancangan PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan uji publik terhadap dua Peraturan KPU (PKPU) Pemilu 2019, yakni PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dan PKPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua KPU, Arief Budiman, rancangan dua PKPU baru saja …

Read More »

Sembilan Sekjend Partai Pendukung Jokowi Datangi Kantor KPU RI

Selasa (7/8), sembilan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik pengusung bakal calon presiden (bacapres) Joko Widodo mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan ditujukan untuk berkonsultasi mengenai aturan teknis pendaftaran bacapres dan bakal calon wakil presiden …

Read More »

KPU Mesti Segera Cari Tambahan Anggota KPUD, Ini Kata Arief Budiman

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.30/2018 menyatakan bahwa aturan di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang mengatur beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) beranggotakan tiga orang akibat penyesuaian dengan jumlah penduduk, tak sesuai dengan semangat konstitusi. Konsekuensinya, KPU mesti melantik dua orang …

Read More »