Masa kampanye telah berjalan selama 25 hari sejak ditetapkannya pasangan calon (paslon) tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU, dengan dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), memproduksi alat peraga kampanye (APK) para paslon dengan jumlah yang telah ditentukan. …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaporkan hasil pengawasan terkait data pemilih. Dalam laporannya, diungkapkan bahwa terdapat 26 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang terlambat dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 26 PPDP tersebut tersebar di 5 provinsi dan 6 kabupaten/kota, …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan hasil pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang disetorkan oleh 431 pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota di Pilkada 2018. Sejumlah isu menguap, seperti adanya ketidaksinkronan antara jumlah penerimaan dan …

Terdapat 86 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 11 provinsi dan 8 kabupaten yang sedang melaksanakan Pilkada, yakni di Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera …

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Somboliggi, mengatakan bahwa telah banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berhubungan dengan hak memilih warga masyarakat adat di Indonesia. Terutama kelompok masyarakat adat yang menetap di wilayah konflik lahan dan …

Pada persidangan sengketa hasil verifikasi faktual di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terungkap fakta bahwa ada perbedaan cara verifikasi yang dilakukan di antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Bahkan, terungkap bahwa ada anggota KPU provinsi yang tak memahami mekanisme koreksi pada …

Menurut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), penyelenggara pemilu tengah menghadapi masalah kepercayaan publik. Setelah beberapa tokoh akademisi dan mantan penyelenggara pemilu mengkritik habis KPU terkait metode verifikasi faktual terhadap partai lama, baru-baru ini terungkap kasus suap anggota Komisi Pemilihan …

Hasil tes tertulis dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi telah dipublikasi. Data menunjukkan, dari 16 provinsi yang menyelenggarakan seleksi, hanya seleksi di Sulawesi Selatan yang menunjukkan persentase keterwakilan perempuan calon lebih dari 30 …

Partai Republik, melalui Wakil Sekretaris Jenderalnya, Warsono, mengutarakan bahwa pihaknya telah didzhalimi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, pasca putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanggal 15 November 2017 yang menyatakan bahwa Partai Republik dapat kembali mengajukan pendaftaran sebagai partai politik …

Partai Republik, Partai Islam Damai Aman (Idaman), dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) menagih rapot pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga partai ingin mengetahui hasil pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan verifikasi faktual berbasis Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) berdasarkan Peraturan …