Politisi Partai NasDem, Taufik Basari, mengemukakan pendapatnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, dengan tetap diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden, ada konsekuensi keuntungan yang dapat diperoleh untuk negara. Pertama, memperkuat sistem presidensial. …
Read More »AMALIA SALABI
Posisi Partai Politik Baru di Koalisi Pilpres 2019 Dipertanyakan
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tetap memberlakukan ambang batas pencalonan presiden. Untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik harus memiliki 20 persen kursi parlemen atau 25 persen perolehan suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Posisi partai baru di dalam koalisi …
Read More »Perludem: MK Gagal Melindungi Konstitusionalitas Pencalonan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa putusannya pada kesimpulan bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah konstitusional. Perludem mengemukakan dua kesalahan, kalau tidak bisa dikatakan “keanehan” logika MK. Kesalahan tafsir frasa gabungan politik Pasal …
Read More »MK Tolak Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden, Para Pemohon Kritik Argumentasi MK
Putusan uji materi ambang batas pencalonan presiden dikritik oleh para pemohon. Pasalnya, argumentasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan bahwa keberadaan ambang batas sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bermasalah baik secara logika maupun hukum. Effendi Ghazali, pakar komunikasi …
Read More »MK: Syarat Keterwakilan Perempuan sampai Kepengurusan Tingkat Kecamatan Tak Sesuai Kesanggupan Partai
Permohonan uji materi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No.7/2017 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyimpulkan bahwa pasal a quo telah sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal …
Read More »Dua Hakim MK Berbeda Pendapat, Paradigma Presidential Threshold Mestinya Ditinggalkan
Putusan terhadap uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 telah dibacakan (11/1). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal tersebut tidak inkonsttusional. Namun, dari sembilan hakim MK, dua hakim melakukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Suhartoyo, mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, …
Read More »Kantor KPU Pamekasan Sering Kebanjiran
Melalui akun facebook miliknya, Kepala Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Hendrian Haswara Bayu, mengunggah foto banjir di kantor KPU Pamekasan. Dalam statusnya, Hendri menuliskan, “Menerima pendaftaran…” Fenomena banjir tersebut menarik rumahpemilu.org. …
Read More »Tolak JR Pasal 222, MK: Agar Sistem Presidensil Tak Rasa Parlementer
Banyak pihak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017. Empat di antaranya yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Partai Indonesia Damai Aman (Idaman), dan Effendi Ghazali, pakar komunikasi …
Read More »448 Bapaslon Mendaftar di Pilkada 2018
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (10/1), terdapat 448 bakal pasangan calon (bapaslon) yang mendaftar di Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah. Untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) di 17 provinsi, 2 bapaslon dari jalur perseorangan …
Read More »36 Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah dari Partai di Pilkada 2018
Per 10 Januari 2018 pukul 16.00 WIB, 36 perempuan bakal calon (balon) kepala daerah telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari jalur partai. 1 balon wakil gubernur, 7 balon wali kota, 10 balon bupati, 7 balon wakil wali …
Read More »