August 8, 2024

SEBASTIAN VISHNU

Avatar
Pegiat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Konsolidasi Jadi Kunci Hadapi Verifikasi

JAKARTA, KOMPAS — Hanya kurang dari sebulan sebelum tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 dibuka, partai politik diingatkan untuk mengonsolidasikan kondisi internal masing-masing. Konsolidasi itu penting bagi partai untuk lebih mudah menghadapi tahapan penelitian administrasi ataupun verifikasi faktual. Dalam perencanaan …

Read More »

Partai Lama Tak Perlu Khawatir Verifikasi: Media Sosial Dimanfaatkan untuk Menjaring Pemilih

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang sudah beberapa kali menjadi peserta pemilu tidak perlu khawatir menghadapi pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Namun, mereka harus mengantisipasi kemungkinan kepengurusan ganda agar tak jadi ganjalan saat penelitian administrasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor …

Read More »

16 Daerah Belum Sepakati NPHD

BATU, KOMPAS — Dari 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, masih ada 16 pemerintah daerah yang belum menyepakati naskah perjanjian hibah daerah. Pemerintah daerah yang belum menyepakati NPHD adalah 1 provinsi dan 15 kabupaten/kota di Papua. Komisioner …

Read More »

Beda Persepsi Menjadi Penghambat

JAKARTA, KOMPAS — Belum tuntasnya penganggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 salah satunya disebabkan beda persepsi dana kampanye antara pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum di daerah. Masih ada beberapa pemerintah daerah yang menganggap pembiayaan kampanye seluruhnya ditanggung peserta …

Read More »

Aturan Verifikasi Segera Diundangkan

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik serta tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2019 dalam waktu dekat akan diundangkan. Komisi Pemilihan Umum akan mengumpulkan partai politik untuk menjelaskan prosedur pendaftaran dan verifikasi parpol. Draf kedua …

Read More »

Pemilu Belum Hapus Oligarki: Kontestasi Demokrasi Hanya Hasilkan Elite

JAKARTA, KOMPAS — Demokrasi, yang menghendaki penyebaran kekuasaan negara dalam masyarakat luas, ternyata di Indonesia hidup dalam sistem politik yang masih bersifat oligarki atau kondisi di mana jabatan publik dan kekayaan negara hanya dikuasai sebagian kecil masyarakat. Pemilu, sebagai salah satu …

Read More »

Mengenali Pemilu Agar Tak Sebal Melulu

CIRI utama negara demokrasi adalah menggelar pemilihan umum ataupemilu secara periodik untuk memilih pemimpin, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu merupakan peristiwa kompleks, karena event politik ini bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga pertarungan ideologi dan masa depan negara. Di balik tindakan memberikan suara, pemilih memiliki refererensi …

Read More »

KPU Susun Aturan Verifikasi Partai

JAKARTA – Bursa pendaftaran verifikasi partai politik untuk Pemilihan Umum 2019 akan dimulai September ini. Komisi Pemilihan Umum kini tengah menggodok perangkat peraturannya. “Minggu lalu, kami sudah rapat dengar pendapat dengan DPR,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ilham Saputra, saat dihubungi, …

Read More »

Anggaran Pengawasan Jangan Ditunda Lagi

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten dan kota di daerah-daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 hampir semuanya terbentuk. Pemerintah daerah diharapkan segera menyediakan dukungan tenaga sekretariat, kantor, serta anggaran karena tidak lagi ada alasan untuk …

Read More »

Pelaporan Hoaks Jadi Tugas Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewajiban melaporkan hoaks atau informasi palsu terkait pemilihan kepala daerah serentak kepada penegak hukum. Hal ini diharapkan bisa mengendalikan penyebarluasan hoaks demi kepentingan elektoral yang berpotensi merusak kohesi sosial. Dalam dokumen kesimpulan Rapat …

Read More »