Revisi undang-undang pilkada untuk penyelenggaraan Pilkada 2017 dan 2018 masih berlangsung. Diharapkan waktu ada yang sempit bisa menghasilkan perbaikan sehingga kekurangan dan kesalahan di Pilkada 2015 tak terulang. Salah satunya pengaturan calon tunggal yang di Pilkada 2015 baru disadari luput …

Rancangan tahapan dan jadwal Pilkada 2017 di bawah bayang-bayang ketakserentakan. Penundaan-penundaan di Pilkada 2015 dikhawatirkan terulang. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang diniatkan serentak pada kenyataannya tak berhasil. Beberapa daerah mesti menjadwal ulang tahapan demi terlaksananya pemungutan suara yang serentak …

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama menyisakan sejumlah catatan penting. Mulai dari pendaan pilkada, pencalonan, kampanye hingga sengketa. Persoalan ini muncul tak lepas dari landasan pelaksanaan pilkada yakni Undang-Undang UU 8 Tahun 2015 yang masih perlu penyempurnaan. UU yang …

Perempuan terpilih hasil Pilkada 2015 akan berhadapan dengan tingginya tingkat fragmentasi parlemen. Tantangan berat untuk menjalankan pemerintahan properempuan lima tahun ke depan. Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif menjadi penting untuk menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak …

Masyarakat penyandang disabilitas menagih janji Jokowi di Pemilu 2014. Dalam rancangan undang-undang disablitas, Pemerintah malah bersikap berlawanan dengan janji Piagam Suharso terkait hak disabilitas yang ditandatangani di fase kampanye Pemilu 2014. Undang-undang disabilitas masih dalam rancangan. Perwakilan masyarakat penyandang disabilitas …

Penganggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 lalu menjadi hal yang penting untuk dievaluasi. Pembiayaan pilkada oleh APBD dinilai bermasalah. Berbagai skema lain diusulkan. Skema pembiayaan pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memunculkan berbagai masalah. Dalam penyusunan anggaran Pilkada 2015 …

Pidana pemilu merupakan salah bentuk pelanggaran dalam pemilihan pemerintahan berkala. Banyak kasusnya yang berhenti atau tak tuntas. Dualisme ketentuan pidana dalam penegakan hukum pemilu menjadi salah satu penyebabnya. Bentuk kejahatan seperti pemalsuan dan suap berada dalam ambivalensi rezim pidana umum …

Mahkamah Konstitusi membatalkan semua permohonan perselisihan hasil Pilkada 2015 yang melewati tenggat waktu pendaftaran 3 x 24 jam. Ada 41 permohonan yang ditolak, sebagian besar karena tak tepat waktu. Seperti apa penjelasan terhadap keadaan ini? Apakah ada harapan terobosan penegakan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan membatasi hak pasangan calon di pilkada mencari keadilan hasil pilkada. Ada kecenderungan MK menjadikan syarat selisih suara maksimal 2 persen yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah berpilkada sebagai dasar …

Tidak ada akses bagi pemantau pada salinan formulir C1 asli yang memuat hasil di TPS untuk berperkara dalam perselisihan hasil Pilkada calon tunggal. Bukti kuat dugaan pelanggaran juga sulit didapat. TASIKMALAYA – Nada bicara Anwar Nasori tiba-tiba merendah. Gairahnya saat …