Salah satu isu yang diusung dalam Revisi UU Pilkada adalah menjadikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa pencalonan. Bawaslu juga berhak memberikan sanksi administrasi kepada partai dan peserta yang melakukan politik uang. Tentu menyelesaikan sengketa bukanlah …

Gerakan demokrasi hari ini tak bisa berjalan mulus tanpa ikut bergerak di platform digital. Sebaliknya, demokrasi digital akan mandek tanpa bergerak di dunia nyata. September 2014, UU Pilkada melalui DPRD disahkan DPR. Banyak gerakan masyarakat yang muncul menentang pengesahan undang-undang …

Penyelenggaraan Pilkada 2017 akan mengulang kesalahan prinsipil yang sama dengan Pilkada 2015. Merujuk rancangan revisi undang-undang pilkada versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pembiayaan Pilkada 2017 kembali berdasar APBD. Hal ini pun kemungkinan disetujui DPR. Sebagian berpendapat karena siklus APBN tak …

Panama Papers menguak kepemilikan perusahaan di negeri suaka pajak. 899 nama taipan Indonesia yang beberapa di antaranya berafiliasi dengan partai menguatkan tesis bahwa partai dikendalikan uang haram. Segelas air mineral diteguk Marcin Walecki saat membuka diskusi terbatas soal standar internasional …

Hampir bisa dipastikan Pilakda 2017 tak bisa dibiayai APBN. Dalam rancangan revisi undang-undang pilkada dari Kementerian Dalam Negeri, pembiayaan Pilkada 2017 berasal dari APBD. Padahal keadaan keuangan daerah berbeda-beda, dan tak sedikit yang kesulitan untuk bisa membiayai pilkada. Rancangan ini …

Pengamat pemilu, Pipit Kartawidjaja merupakan satu dari sedikit orang Indonesia yang di fase awal Reformasi sudah berperhatian dengan sistem pemilu. Lelaki yang berdomisili Jerman ini masih memperhatikan pemilu Indonesia salah satunyanya dengan analisa matematika pemilu. Kolomnya soal hitung-hitungan syarat dukungan …

Dewan Perwakilan Rakyat berkeinginan menaikan syarat dukungan calon jalur perseorangan dalam revisi undang-undang pilkada. Angka perubahannya adalah dari 6,5-10% menjadi 10-15% berdasarkan daftar pemilih tetap. DPR beralasan, ingin mengembalikan besaran dukungan sebelum diubah putusan Mahkamah Konstitusi. Koordinator nasional Jaringan Pendidikan …

Revisi undang-undang pilkada untuk penyelenggaraan Pilkada 2017 dan 2018 masih berlangsung. Diharapkan waktu ada yang sempit bisa menghasilkan perbaikan sehingga kekurangan dan kesalahan di Pilkada 2015 tak terulang. Salah satunya pengaturan calon tunggal yang di Pilkada 2015 baru disadari luput …

Rancangan tahapan dan jadwal Pilkada 2017 di bawah bayang-bayang ketakserentakan. Penundaan-penundaan di Pilkada 2015 dikhawatirkan terulang. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang diniatkan serentak pada kenyataannya tak berhasil. Beberapa daerah mesti menjadwal ulang tahapan demi terlaksananya pemungutan suara yang serentak …

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama menyisakan sejumlah catatan penting. Mulai dari pendaan pilkada, pencalonan, kampanye hingga sengketa. Persoalan ini muncul tak lepas dari landasan pelaksanaan pilkada yakni Undang-Undang UU 8 Tahun 2015 yang masih perlu penyempurnaan. UU yang …