Maharddhika

Avatar

Prospek Kepemimpinan Perempuan Hasil Pilkada 2015

Perempuan terpilih hasil Pilkada 2015 akan berhadapan dengan tingginya tingkat fragmentasi parlemen. Tantangan berat untuk menjalankan pemerintahan properempuan lima tahun ke depan. Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif menjadi penting untuk menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak …

Read More »

Yeni Rosa Damayanti: Tagih Janji Kampanye Jokowi Lewat UU Disabilitas

Masyarakat penyandang disabilitas menagih janji Jokowi di Pemilu 2014. Dalam rancangan undang-undang disablitas, Pemerintah malah bersikap berlawanan dengan janji Piagam Suharso terkait hak disabilitas yang ditandatangani di fase kampanye Pemilu 2014. Undang-undang disabilitas masih dalam rancangan. Perwakilan masyarakat penyandang disabilitas …

Read More »

Utak-atik Skema Pembiayaan Pilkada Serentak

Penganggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 lalu menjadi hal yang penting untuk dievaluasi. Pembiayaan pilkada oleh APBD dinilai bermasalah. Berbagai skema lain diusulkan. Skema pembiayaan pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memunculkan berbagai masalah. Dalam penyusunan anggaran Pilkada 2015 …

Read More »

Arsil: Semangat Pidana Umum Perlu Terhubung dengan Pidana Pemilu

Pidana pemilu merupakan salah bentuk pelanggaran dalam pemilihan pemerintahan berkala. Banyak kasusnya yang berhenti atau tak tuntas. Dualisme ketentuan pidana dalam penegakan hukum pemilu menjadi salah satu penyebabnya. Bentuk kejahatan seperti pemalsuan dan suap berada dalam ambivalensi rezim pidana umum …

Read More »

Titi Anggraini: Justru Aneh Jika MK Mengabaikan Syarat Tenggat Waktu

Mahkamah Konstitusi membatalkan semua permohonan perselisihan hasil Pilkada 2015 yang melewati tenggat waktu pendaftaran 3 x 24 jam. Ada 41 permohonan yang ditolak, sebagian besar karena tak tepat waktu. Seperti apa penjelasan terhadap keadaan ini? Apakah ada harapan terobosan penegakan …

Read More »

Fadli Ramadanil: Ada Gelagat MK Membatasi Hak Keadilan Calon

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan membatasi hak pasangan calon di pilkada mencari keadilan hasil pilkada. Ada kecenderungan MK menjadikan syarat selisih suara maksimal 2 persen yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah berpilkada sebagai dasar …

Read More »

Bertanding Tanpa Senjata

Tidak ada akses bagi pemantau pada salinan formulir C1 asli yang memuat hasil di TPS untuk berperkara dalam perselisihan hasil Pilkada calon tunggal. Bukti kuat dugaan pelanggaran juga sulit didapat. TASIKMALAYA – Nada bicara Anwar Nasori tiba-tiba merendah. Gairahnya saat …

Read More »

Setelah Pilkada Calon Tunggal Usai

Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon di Tasikmalaya usai digelar dengan sejumlah catatan perbaikan. TASIKMALAYA – Saepudin (58) duduk sendiri di lorong sebuah sekolah di Kelurahan Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya (9/12). Sebuah kelas di sekolah itu disulap …

Read More »

Serba Salah Sosialisasi

Upaya sosialisasi penyelenggara seolah menggiring preferensi pemilih pada calon tunggal. TASIKMALAYA – Zamzam Zamaludin gelisah. Di tempatnya memilih, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 SMPI Cipasung, Tasikmalaya, hanya ada satu poster calon kepala daerah. Poster yang memuat profil singkat, visi, dan …

Read More »

Sepi Kandidat Sepi Pemilih

Partisipasi memilih merosot drastis di Pilkada yang hanya diikuti satu pasang calon. TASIKMALAYA – Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya masih saja lengang. Padahal kurang dari dua jam lagi, proses pemungutan suara pilkada yang hanya …

Read More »