Pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015 mendatang hanya diikuti oleh sekitar 7.4 persen perempuan dari total 1614 peserta yang memenuhi syarat. Angka ini mengonfirmasi masih minimnya kehadiran perempuan dalam kancah politik bernama pilkada, bahkan sejak pencalonan. Yang lebih muram, dari …

Sistem pemilu mayoritarian atau yang biasa awam sebut sistem distrik kembali sering disebut dalam evaluasi Pemilu 2014. Tujuan meningkatkan derajat keterwakilan di sistem proporsional terbuka di Pemilu 2009 dan 2014 tak tercapai. Relevankah keaktualan ini menjadi pertimbangan untuk mengadopsi sistem …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi sejak 2011 merekomendasikan kolom kosong diterapkan di pilkada. Melalui publikasi buku “Menata Kembali Pengaturan Pemilukada”, dijelaskan tujuan pilihan kosong ini adalah untuk menjaga siklus pemilu, menjaga nilai demokrasi kontestasi, dan melanjutkan pemerintahan berdasar kedaulatan rakyat. …

Salah satu hasil rapat terakhir antara pemerintah, partai, dan penyelenggara pemilu, adalah KPU bisa menerima pencalonan dari partai yang bersengketa jika mereka melakukan islah terbatas. Maksud islah terbatas adalah pencalonan dari partai yang terpecah bisa diterima sepanjang mereka mengusung calon …

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPU No 302/KPU/VI/2015 untuk mendefinisikan siapa yang termasuk petahana dan siapa yang tidak termasuk petahana. Tetapi SE ini kemudian mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk dari koalisi masyarakat sipil yang mengawal Pilkada. Dalam …

Penyandang disabilitas tidak pernah meminta untuk diistimewakan dalam pemilu. Sudah menjadi kewajiban negara menjamin semua masyarakat, yang berhak memberikan suaranya, bisa dengan mudah menggunakan haknya. Sejak Pemilu 2014, istilah Pemilu Akses mulai didengungkan pegiat pemilu dan organisasi penyandang disabilitas untuk …

Empat daerah di Sulawesi Selatan belum mencapai kesepakatan anggaran antara Komisi Pemilihan Umum Daerah dan pemerintah daerah. Sementara toleransi waktu kejelasan anggaran yang diatur oleh KPU telah lewat sejak 18 Mei lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan mensinyalir …

Hasil rapat konsultasi antara Panitia Kerja Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disikapi dengan mempertahankan Peraturan KPU. Sikap KPU ini bertolak belakang dengan rekomendasi Panja Pilkada. KPU meminta agar dua kelompok dalam partai mengambil jalan damai (islah). Batas waktu yang …

Peraturan dalam negeri (Permendagri) dibutuhkan pemerintah daerah sebagai petunjuk teknis dasar penganggaran penyelanggaraan pilkada. Wajarnya, peraturan menteri dalam negeri mengikuti UU yang berlaku, sehingga item yang diatur harus didanai dalam UU diatur pendanaannya lebih rinci lewat Permendagri. Untuk penyelenggaraan Pilkada …

Memasuki tahapan seleksi penerimaan panitia penyelengara pilkada, sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota belum ada kejelasan anggaran. Salah satunya KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Penyusunan anggaran telah dilakukan satu setengah bulan lalu tetapi belum mendapat kepastian dari pemerintah Kabupaten Pemalang. …