Badan Legislasi DPR serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali menggelar rapat kerja Prolegnas Prioritas 2021, Selasa (9/3/2021) di Jakarta, untuk mencabut RUU Pemilu dari daftar prolegnas prioritas tahunan. RUU itu digantikan dengan revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 …

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyepakati penarikan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum dari daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021. RUU Pemilu …

Dokumen ini merupakan Kesimpulan Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Penyempurnaan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun …

Rancangan Undang-undang Pemilu yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat hampir dapat dipastikan tidak akan dibahas pada tahun ini. Komisi II DPR selaku pengusung telah menarik usulan RUU Pemilu. Menurut rencana, Selasa (9/3/2021) ini, akan digelar rapat kerja Badan Legislasi DPR …

Pada Senin (8/3/2021), Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan kembali bersidang. Pengesahan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021 diharapkan diprioritaskan agar kinerja legislasi yang terhenti selama masa persidangan sebelumnya, yakni masa persidangan III, dapat kembali dilanjutkan. Badan Legislasi DPR menurut …

This primer presents an overview of disinformation culture to give readers a sense of key concepts, terminology, select case studies, and programmatic design options. Disinformation is by no means new. Although social media platforms have emerged as the most efficient …

Pada 2017 lalu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Ketika menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, selama dua periode yakni 2008 hingga 2018, Nurdin dinilai perkumpulan BHACA menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, …

Sikap pemerintah dan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang cenderung tidak meneruskan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, semestinya diikuti dengan penjelasan terkait teknis perhelatan politik lima tahunan itu. Ada sejumlah problematika teknis yang membutuhkan kejelasan …

Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan langkah progresifnya dalam memeriksa sejumlah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020. Sikap tersebut diharapkan tetap berlanjut saat memeriksa perkara sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Dari 32 perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2020 …

Keadilan substantif di Mahkamah Konstitusi perlu didahulukan dalam penyelesaian sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, dibandingkan syarat prosedural. Karena itu, MK diharapkan memandang sengketa gugatan tersebut sebagai perkara yang kasuistik. Pendiri Network for Democracy …