August 8, 2024

rumahpemiluadmin

Status Kewarganegaraan Orient Kini di Tangan Kemenkumham

Kementerian Dalam Negeri meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mempercepat penelitian terkait status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P Riwu Kore. Kejelasan status kewarganegaraan Orient diharapkan keluar sebelum jadwal pelantikan kepala daerah serentak 26 Februari 2021. Bola …

Read More »

Pemerintah Berkukuh Tolak Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Pemilihan kepala daerah serentak nasional tetap digelar sesuai jadwal pada 2024. Pemerintah bersikukuh tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan alasan ketentuan mengenai pilkada serentak masih relevan dan belum pernah dilaksanakan. Kepastian …

Read More »

Berharap Pemilu Lebih Berkualitas

Keyakinan masyarakat terhadap dampak positif revisi UU Pemilu terekam dari hasil jajak pendapat Kompas awal bulan ini. Hampir 60 persen responden jajak pendapat meyakini upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Salah satu …

Read More »

Persoalan Krusial Penyelenggaraan Pemilu Tak Cukup Diatur lewat PKPU

Sejumlah persoalan krusial di dalam penyelenggaraan pemilu tak cukup hanya diatur melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum, tetapi harus selevel undang-undang. Persoalan-persoalan krusial itu harus diantisipasi agar tragedi pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi. Karena itu, rencana revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan …

Read More »

Golkar Ikut Ubah Sikap, Potensi Revisi UU Pemilu Kandas Kian Besar

Partai Golkar menyusul lima partai politik lain di DPR yang tiba-tiba menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Kini, dengan mayoritas fraksi bersikap menolak, proses revisi yang sudah pada tahapan harmonisasi di Badan Legislasi DPR, berpeluang dihentikan. Apalagi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai …

Read More »

Sarat Rivalitas Parpol, Pembahasan Revisi UU Pemilu Alot

Keputusan untuk melanjutkan atau menunda revisi Undang-Undang Pemilu seyogianya tidak didasarkan pada kepentingan jangka pendek suatu kelompok tertentu. Revisi semestinya dilakukan secara menyeluruh untuk memperbaiki desain kelembagaan pemilu yang menguntungkan masyarakat. Pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, …

Read More »

Status Bupati Sabu Raijua Terpilih Masih Mengambang

Status bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orient P Riwu Kore yang berstatus warga negara Amerika Serikat masih mengambang. Badan Pengawas Pemilu masih mengkaji implikasi hukum status kewarganegaraan Orient, sedangkan Kementerian Dalam Negeri menunggu kepastian status kewarganegaraan Orient dari …

Read More »

WNA Menangi Pilkada, Problem Sinergi Data

Polemik kewarganegaraan ganda bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore, menunjukkan sengkarut sinergi data kependudukan dengan data instansi terkait. Di tengah perkembangan teknologi informasi, sinergi pendataan seyogianya bisa lebih kuat. Orient terpilih sebagai Bupati Sabu Raijua pada Pilkada 9 …

Read More »

Fokus RUU Pemilu Bukan Hanya Keserentakan

Tarik-menarik kepentingan yang terjadi di antara fraksi-fraksi di DPR terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih lebih banyak berkutat pada apakah pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023 ataukah dipertahankan pada 2024. Padahal, banyak isu lain di dalam RUU Pemilu memerlukan perhatian …

Read More »

Perdebatan RUU Pemilu Alot, Pengesahan Prolegnas Berpotensi Kian Molor

Dua pekan setelah disetujui di tingkat pertama, Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 belum juga disahkan. Pengesahan pun berpotensi kian molor menyusul perubahan sikap fraksi terhadap revisi Undang-Undang Pemilu, salah satu rancangan undang-undang dalam Prolegnas. Jika betul kian molor, …

Read More »