Tiga hari menjelang jadwal pelantikan bupati-wakil bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, pada 26 Februari 2021, Kementerian Dalam Negeri belum juga memutuskan terkait persoalan kewarganegaraan asing yang dimiliki calon bupati terpilih, Orient P Riwu Kore. Lambatnya keputusan diambil dipertanyakan karena …

JAKARTA, KOMPAS – Partai politik sudah saatnya menggerakkan mesin politiknya untuk menyiapkan diri menjelang Pemilu 2024. Hasil survei Kompas, Desember-Januari 2021, serta survei dari Lembaga Survei Indonesia, akhir Januari 2021, menunjukkan konfigurasi parpol yang cenderung tidak berubah dari Pemilu 2019. …

Kepentingan pemerintah agar pembahasan revisi UU Pemilu tak dilanjutkan bertemu dengan kepentingan mayoritas fraksi di DPR. Revisi pun berpotensi kuat bakal kandas di tengah kebutuhan payung hukum baru agar pemilu selanjutnya lebih berkualitas. Masa sidang ketiga DPR, 10 Februari lalu, …

Komisi II DPR akan meminta Komisi Pemilihan Umum membuat simulasi penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024. Simulasi penting untuk melihat desain pelaksanaan sekaligus mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dengan tiga jenis pemilu digelar …

The Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy yang dikelola oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi bersama Djokosoetono Research Center ditargetkan lolos akreditasi internasional. Jurnal yang berfokus pada isu-isu pemilu dan demokrasi tersebut diharapkan mampu menjadi referensi bagi dunia akademik dan …

Kementerian Dalam Negeri meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mempercepat penelitian terkait status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P Riwu Kore. Kejelasan status kewarganegaraan Orient diharapkan keluar sebelum jadwal pelantikan kepala daerah serentak 26 Februari 2021. Bola …

Pemilihan kepala daerah serentak nasional tetap digelar sesuai jadwal pada 2024. Pemerintah bersikukuh tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan alasan ketentuan mengenai pilkada serentak masih relevan dan belum pernah dilaksanakan. Kepastian …

Keyakinan masyarakat terhadap dampak positif revisi UU Pemilu terekam dari hasil jajak pendapat Kompas awal bulan ini. Hampir 60 persen responden jajak pendapat meyakini upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Salah satu …

Sejumlah persoalan krusial di dalam penyelenggaraan pemilu tak cukup hanya diatur melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum, tetapi harus selevel undang-undang. Persoalan-persoalan krusial itu harus diantisipasi agar tragedi pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi. Karena itu, rencana revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan …

Partai Golkar menyusul lima partai politik lain di DPR yang tiba-tiba menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Kini, dengan mayoritas fraksi bersikap menolak, proses revisi yang sudah pada tahapan harmonisasi di Badan Legislasi DPR, berpeluang dihentikan. Apalagi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai …