Pelanggaran marak terjadi selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020. Dalam sepekan terakhir masa kampanye, pelanggaran berpotensi kian masif. Pengawasan perlu ditingkatkan untuk menjaga kualitas pemilihan. Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 memasuki pekan terakhir setelah berlangsung sejak 26 …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendorong sinkronisasi daftar pemilih tetap  dalam Pilkada 2020. Sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan dan diharapkan dapat direspons dan diantisipasi dengan cepat, baik oleh Komisi Pemilihan Umum maupun Kementerian Dalam Negeri. Ketua Komisi II DPR …

Komisi Pemilihan Umum memiliki waktu kurang dari 13 hari jelang pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah 2020 untuk menyosialisasikan tiga peraturan baru yang diundangkan Selasa (24/11/2020). Pemahaman penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam menguasai aturan teknis di TPS menentukan kelancaran serta keamanan dari …

Pemahaman dan implementasi protokol kesehatan di tempat pemungutan suara dan persiapan teknis untuk mendukungnya akan menjadi penentu apakah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan menjadi ajang penyebaran Covid-19 atau tidak. Guna mencegah pemungutan suara 9 Desember menjadi ajang penyebaran Covid-19, hal …

Sebanyak 120 pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan para penyelenggara pemilihan umum telah masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Semua pengaduan itu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah serentak yang digelar di 270 daerah provinsi dan kabupaten/kota pada 2020. Anggota Dewan …

Pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu persoalan baru dalam praktik demokrasi elektoral lokal di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum  mencatat, di Pilkada 2020 ada 25 pilkada yang digelar dengan pasangan calon tunggal.  Jumlah ini meningkat jika dibandingkan  …

Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara RI, satuan polisi pamong praja, dan peserta pemilu dalam pelaksanaan kegiatan kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas harus ditingkatkan. Koordinasi menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye, termasuk untuk …

Kabar bohong atau hoaks tentang Pemilihan Kepala Daerah 2020 bertebaran di dunia maya. Patroli siber oleh penyelenggara pemilu bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah berusaha menghapusnya, tetapi hoaks diperkirakan akan tetap muncul hingga masa kampanye usai. Respons cepat dibutuhkan setiap …

Draf Rancangan Undang-Undang Pemilu yang diajukan Komisi II DPR kepada Badan Legislasi DPR masih berupa variasi pasal-pasal yang mencerminkan belum ditemukannya kesepakatan pengaturan soal isu-isu krusial. Pimpinan Komisi II DPR mendorong agar variasi itu dapat disinkronkan Badan Legislasi dengan mengacu …

Rancangan Undang-Undang Pemilu yang disusun oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendorong penyatuan aturan dua rezim pemilihan, yakni rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, hanya akan ada satu RUU Pemilu untuk mengatur dua jenis pemilihan tersebut. …