Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu menyepakati perlunya rumusan sanksi yang keras bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020. Sanksi ini diperlukan perlu guna mencegah berulangnya pelanggaran protokol kesehatan yang berpotensi memunculkan kluster Covid-19 …
Read More »rumahpemiluadmin
Penundaan Pilkada 2020 Belum Dipikirkan
Jumlah penyelenggara pemilu dan bakal calon kepala/wakil kepala daerah yang terpapar Covid-19 terus bertambah. Namun, pemerintah bergeming. Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan tetap diselenggarakan. Adapun penundaan pemilihan belum dipikirkan. Kegagapan pemerintah dan penyelenggara pemilu yang dinilai tampak saat masa pendaftaran …
Read More »E-rekap demi Keselamatan Rakyat OLEH TOTO SUGIARTO
Aplikasi rekapitulasi elektronik (sirekap) atau e-rekap menjadi topik penting menjelang pilkada di saat pandemi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlihat mempersiapkan implementasi e-rekap ini secara serius. Namun, inisiatif KPU ini dapat tentangan dari banyak pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pimpinan Bawaslu …
Read More »Buka Opsi Penundaan Pilkada di Zona Merah
Kemunculan kluster baru Covid-19 selama proses Pemilihan Kepala Daerah 2020 tidak mengurungkan niat untuk tetap menggelar pemilihan. Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pemilihan harus tetap berjalan. Meski demikian, sejumlah pihak mendorong agar pemerintah mengkaji ulang keputusan tersebut. Penyelenggara pemilu pun …
Read More »Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mendata sikap pemerintah negara-negara yang punya jadwal pemilu di konteks wabah COVID-19 (penyakit virus corona). Ada yang menunda, ada juga yang tetap melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada jadwal awal. Trennya, penundaan …
Read More »Covid-19 Iringi Pilkada 2020
Kekhawatiran Pilkada 2020 akan mempercepat dan memperluas penyebaran Covid-19, yang disampaikan masyarakat sipil beberapa bulan lalu, kini terbukti. Pemerintah dan penyelenggara pemilu didorong serius menyiapkan berbagai mitigasi, baik memperkuat aturan maupun sanksi, termasuk menentukan pada titik apa tahapan pilkada harus …
Read More »Pandemi Politik Uang OLEH REZA SYAWAWI
Studi terbaru mengenai politik uang mengungkap Indonesia masuk jajaran negara dengan intensitas politik uang cukup tinggi dalam penyelenggaraan pemilu (33 persen). Dengan rerata dunia yang 14,22 persen, Indonesia tak lebih baik dari Kenya (32 persen), Liberia (28 persen), Swaziland (27 …
Read More »Ketegasan dan Sanksi Sangat Dibutuhkan untuk Atasi Pelanggaran Protokol Covid-19 di Pilkada
Tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2020 di 270 daerah, tiga hari terakhir, dinilai menjadi etalase ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Ketegasan sikap aparat yang disertai sanksi bagi pelanggar amat diperlukan agar pelanggaran protokol Covid-19 tidak makin parah pada …
Read More »Menjaga Marwah Pemilu OLEH YUNARTO WIJAYA
Pemilu merupakan ruang bersama bagi warga untuk menentukan siapa yang akan menjalankan pemerintahan. Ini dengan pengandaian yang terpilih adalah kandidat yang berkualitas. Implisitnya, pemilu juga medium untuk perawatan mereka yang tidak kompeten atau orang yang bermasalah di arena kekuasaan. Faktanya, …
Read More »Hari Ini Mulai Pendaftaran Paslon, Hindari Pengumpulan Massa
Tahapan pendaftaran peserta Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan dimulai hari ini, Jumat (4/9/2020), hingga Minggu (6/9). Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta menghindari arak-arakan dan pengumpulan massa amat diharapkan dari para bakal calon peserta pilkada dan pendukungnya. …
Read More »