Sejumlah ketentuan dalam UU Pilkada menyulitkan penegak hukum untuk menindak pelanggaran pidana pemilihan. Salah satu ketentuan yang menyulitkan adalah singkatnya waktu penanganan aduan atau dugaan pelanggaran. Sejumlah aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali …

Serangan siber yang terus terjadi ke peladen Komisi Pemilihan Umum tak bisa dianggap remeh. Penyelenggara pemilu itu dituntut untuk memperbaiki sistemnya agar lebih kuat menangkal serangan peretas. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, dalam diskusi daring bertajuk ”Keamanan Siber …

Keterbatasan ruang fiskal daerah jadi kendala pencairan anggaran Pilkada 2020. Pemerintah tak mau memaksa, tetapi lebih memilih mengendurkan syarat. DPR dan Kementerian Dalam Negeri sepakat mengendurkan syarat pencairan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020. …

Kemendagri mengingatkan agar pemerindah daerah segera mencairkan anggaran pilkada sesuai yang disepakati dalam NPHD paling lambat 15 Juli 2020. Hingga akhir pekan lalu, tepatnya 10 Juli, terdapat lebih dari 100 pemerintah daerah dengan realisasi anggaran pilkadanya masih di bawah 50 …

Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari mengatakan, walaupun putusan Mahkamah Agung membatalkan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Presiden,  penetapan tersebut adalah soal …

Efektivitas rencana pemerintah untuk menggunakan data zonasi wilayah terdampak Covid-19 guna menerapkan protokol kesehatan dalam pilkada serentak 2020 dipertanyakan.  Pasalnya, adanya kecenderungan kerumitan teknis dan basis data acuan yang digunakannya. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, Selasa …

Penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam  Pilkada serentak 2020 akan dilakukan berdasarkan zonasi dari wilayah terdampak. Namun, pelaksanaannya bergantung pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pilkada 2020 dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19. Pelaksana Tugas Direktorat Jendral Bina Administrasi dan Kewilayahan …

Kasus dugaan suap Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur beserta pejabat dan rekanan daerah lainnya menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan kewenangan semakin marak jelang Pilkada. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami keterkaitan kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur dengan …

Masih banyak masalah dalam penegakan hukum pemilu (electoral justice) yang membuat tindak pidana pemilu di Indonesia sulit dituntaskan. Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai menjadi momentum tepat untuk membenahi aturan tersebut baik dari sisi perumusan maupun penerapan aturan. Guru Besar Fakultas Hukum …