DPR kini sedang membahas kembali undang-undang pemilu. Salah satu tema yang mengemuka soal penguatan sistem presidensial. Memperkuat sistem presidensial tak sama dengan memperkuat presiden. Secara teoretik, presiden dalam sistem presidensial itu sudah kuat. Pertama, presiden tak tergantung DPR, tak dapat …
Read More »rumahpemiluadmin
Calon Tunggal Cerminan Pragmatisme Politik
Kecenderungan munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah 2020 menimbulkan kekhawatiran karena tren selama ini jumlah calon tunggal terus meningkat dari pilkada ke pilkada. Kehadiran calon tunggal, antara lain, dinilai menjadi cerminan pragmatisme partai politik untuk memastikan kemenangan dalam kontestasi …
Read More »Putusan No.82/G/2020/PTUN-JKT tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat Evi Novida Ginting
Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Tahapan Pilkada Mutlak Dilakukan
Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan diterapkannya protokol kesehatan dalam pelaksanaan setiap tahapan pilkada lanjutan di 270 daerah yang menggelar pemilihan pada Desember 2020. Protokol kesehatan menjadi syarat mutlak untuk dipatuhi bagi petugas dan calon pemilih di seluruh …
Read More »Putusan PTUN Makassar yang Membatalkan Keputusan KPU Sulsel mengenai Keterpilihan Caleg DPRD Provinsi Pemilu 2019
Penyelesaian Pelanggaran Pilkada Terkendala Aturan
Sejumlah ketentuan dalam UU Pilkada menyulitkan penegak hukum untuk menindak pelanggaran pidana pemilihan. Salah satu ketentuan yang menyulitkan adalah singkatnya waktu penanganan aduan atau dugaan pelanggaran. Sejumlah aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali …
Read More »Antisipasi Serangan Siber ke KPU
Serangan siber yang terus terjadi ke peladen Komisi Pemilihan Umum tak bisa dianggap remeh. Penyelenggara pemilu itu dituntut untuk memperbaiki sistemnya agar lebih kuat menangkal serangan peretas. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, dalam diskusi daring bertajuk ”Keamanan Siber …
Read More »Syarat Pencairan NPHD untuk Pilkada Dikendurkan
Keterbatasan ruang fiskal daerah jadi kendala pencairan anggaran Pilkada 2020. Pemerintah tak mau memaksa, tetapi lebih memilih mengendurkan syarat. DPR dan Kementerian Dalam Negeri sepakat mengendurkan syarat pencairan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020. …
Read More »Transfer Dana ke KPU dan Bawaslu Tersendat
Kemendagri mengingatkan agar pemerindah daerah segera mencairkan anggaran pilkada sesuai yang disepakati dalam NPHD paling lambat 15 Juli 2020. Hingga akhir pekan lalu, tepatnya 10 Juli, terdapat lebih dari 100 pemerintah daerah dengan realisasi anggaran pilkadanya masih di bawah 50 …
Read More »Meski MA Batalkan PKPU Penetapan KPU, Hasil Pemilu 2019 Tetap Berlaku
Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari mengatakan, walaupun putusan Mahkamah Agung membatalkan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Presiden, penetapan tersebut adalah soal …
Read More »