Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta optimistis partisipasi pemilih di Yogyakarta bakal meningkat pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, dibandingkan Pemilu 2019. Hal itu diyakini akan tercapai karena dukungan dari semua pihak terkait. Dalam gelaran Pemilu 2019, secara nasional, …

Otonomi daerah yang mulai digulirkan pada tahun 1999 telah melahirkan dua sisi kecenderungan, yaitu positif dan negatif. Di antara dua sisi itu, tarik-menarik terus terjadi antara kekuatan sentralisasi dan desentralisasi. Indonesia tercatat sudah tiga kali menerapkan undang-undang terkait dengan otonomi …

Sejumlah persoalan terkait regulasi masih menghantui pelaksanaan Pilkada 2020. Meskipun mendesak, revisi UU Pilkada belum juga diagendakan pemerintah dan DPR. Keduanya sibuk merevisi UU lain yang kini dipersoalkan masyarakat. Akibatnya, sebagian daerah masih belum memiliki naskah perjanjian hibah daerah atau …

Sidang Umum MPR Oktober mendatang akan membahas usul Perubahan Kelima UUD 1945. Perubahan yang diusulkan adalah agar kewenangan menetapkan GBHN dan kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara dikembalikan ke MPR. Presiden Jokowi, misalnya, menyatakan setuju atas usul tentang pentingnya GBHN, tetapi …

Komisi Pemilihan Umum masih menunggu penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Komisi Pemilihan Umum masih menunggu penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah …

Lebih kurang 30 persen dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2020 belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan pilkada. Lebih kurang 30 persen dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada serentak …

Kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan pemberantasan korupsi boleh jadi merupakan sedikit hal yang masih dapat kita banggakan sebagai bangsa. Pada urusan lain, lebih banyak kisah ketertinggalan yang kita dengarkan. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menunjukkan kejengkelannya terhadap ketidakmampuan kita dalam menangkap …

Persoalan regulasi terkait pilkada, khususnya pengaturan mengenai panitia pengawas, perlu segera diselesaikan. Sebab, hal ini berdampak pada penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD sebagai dasar pembiayaan pelaksanaan pilkada oleh pemerintah daerah. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka …

Pasca-Pemilu 2019, dua partai politik sudah menyelenggarakan kongres atau muktamar. PDI Perjuangan (PDI-P) menyelenggarakan kongres partai pada 8-11 Agustus 2019 dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 20-21 Agustus 2019. Megawati Soekarnoputri yang telah memimpin PDI-P selama 20 tahun lebih kembali …

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bisa menjadi jalan tercepat untuk mengisi ketidakpastian hukum penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal ini menyusul tumpang tindihnya bentuk lembaga pengawas pada Pilkada serentak 2020 dan Pemilu serentak 2019. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …