Penangkapan 41 anggota DPRD Kota Malang terkait korupsi APBD membuat publik kembali mempertanyakan jargon antikorupsi yang kerap didengungkan. Praktik ini mengonfirmasi fenomena gunung es praktik kongkalikong dalam pembahasan anggaran. Tercatat sejak pertengahan 2017, puluhan elite lokal daerah, parlemen daerah, dan …

JAKARTA, KOMPAS – Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan KPU Nomor 20/2018 dan Nomor 26/2018, yang melarang bekas narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif, makin melanggengkan siklus demokrasi yang buruk. MA dinilai tidak membaca secara utuh dampak jika mantan …

JAKARTA, KOMPAS – Untuk menjamin akurasi data, Komisi Pemilihan Umum mencermati Data Pemilih Tetap Pemilu 2019 yang diduga ganda dengan cara dua tahap. Selain mencocokkan semua elemen DPT sebagai tahap pertama, KPU juga melakukan verifikasi faktual untuk DPT yang diragukan …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diminta untuk mengoreksi dan memberikan rekomendasi terhadap putusan pengawas pemilu daerah soal sengketa pencalonan mantan napi korupsi. Putusan pengawas pemilu di enam daerah yaitu Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Pare-pare, Rembang, dan Bulukumba secara terang …

Beda pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait dengan pencalonan bekas narapidana perkara korupsi mendesak segera diselesaikan karena mengancam tahapan Pemilu 2019. JAKARTA, KOMPAS- Beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terkait pencalonan bekas napi perkara korupsi dalam …

JAKARTA, KOMPAS – Putusan pengawas pemilu di daerah yang memenangkan bakal calon anggota legislatif bekas napi kasus korupsi kembali muncul. Hal ini dikhawatirkan akan makin ”menggelindingkan” efek bola salju putusan pengawas yang mengakomodasi masuknya bekas napi kasus korupsi dalam kontestasi …

Sudah dua pekan publik disuguhi ”gesekan” antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terkait dengan pencalonan eks narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. Berlarutnya penyelesaian bisa menggerus kredibilitas dua institusi penyelenggara pemilu. Pada Kamis (23/8/2018), …

Sebagai bentuk implementasi dari demokrasi prosedural, pemilihan umum tidak lepas dari konteks trial and error sebagaimana menjadi salah satu prinsip berdemokrasi. Sekalipun sebagai bentuk dari demokrasi prosedural, penyelenggaraan pemilu tidak jarang justru menjadi ukuran demokrasi (prosedural dan substansial) pada sebuah negara. Tidak …

JAKARTA, KOMPAS – Biaya pengawasan Pemilu 2019 mencapai Rp 14,2 triliun. Jumlah ini meningkat 245 persen dari Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 yang menelan biaya Rp 4,12 triliun. Meski mengakui ada kenaikan, alokasi anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum …

JAKARTA, KOMPAS — Daftar pemilih di luar negeri untuk Pemilu 2019 dinilai belum mencerminkan realitas jumlah warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum serta instansi terkait didorong untuk lebih aktif mendatangi …