Perhelatan pilkada sudah menggeliat. Masa kampanye sudah berjalan separuh waktu. Pemungutan suara tinggal menghitung hari. Meski tampak adem-ayem, pilkada tetap saja menyimpan bara dalam sekam. Berbagai isu kampanye bisa menjelma prahara. Salah satu yang akan mudah tersulut adalah masalah agama. …

Pembatasan masa jabatan presiden, gubernur, bupati/wali kota, yang masing-masing selama lima tahun untuk dua kali masa jabatan, dan kepala desa selama enam tahun untuk tiga kali masa jabatan, tidak lepas dari sejarah otoritarianisme masa lalu. Jabatan yang tak terbatas tidak …

Apakah sistem politik yang demokratis ”ramah” dengan perilaku korup? Dalam kasus Indonesia, pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat cara pandang hukum dan perlakuan masyarakat terhadap perilaku dan pelaku korupsi. Jika merujuk pada konstitusi, hanya ada empat jabatan yang jelas menyebutkan …

Korupsi yang diduga dilakukan bersama-sama oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota menjadi catatan hitam di awal tahun 2018 ini. Fenomena ini antara lain terlihat dari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 38 anggota dan mantan …

JAKARTA, KOMPAS Pemerintah belum berkeinginan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk mengubah sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian pula di DPR, Badan Legislasi DPR juga belum punya keinginan merevisi …

Belum ada yang berubah dari pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah gelombang ketiga saat ini. Kampanye terkesan biasabiasa saja dan tidak ada sesuatu yang membuat publik ingin terlibat. Begitu juga dengan gagasan dan ide yang ditawarkan juga tidak ada yang istimewa. …

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Penyelenggara Pemilu memperdebatkan hak partai politik baru peserta Pemilu 2019. Hak itu mencakup pencantuman lambang parpol baru di kertas suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta hak atau kewajiban untuk ikut menyumbang …

JAKARTA, KOMPAS–Pelibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum agar berjalan taat asas perlu disertai sosialisasi tata cara pelaporan pelanggaran. Sosialisasi itu penting agar masyarakat tahu bagaimana melaporkan dugaan pelanggaran asas pilkada atau pemilu secara lengkap sehingga …

Setahun menjelang pelaksanaannya, Pemilu 2019 sedang dirundung masalah serius. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 192,39 juta orang yang wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, masih ada 12,7 juta orang yang belum merekam data untuk memperoleh KTP elektronik …

Sampai akhir Maret 2018 terdapat lima calon kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Mereka adalah calon gubernur NTT, calon gubernur Lampung, calon gubernur Sulawesi Tenggara, calon bupati Subang, dan calon …