JAKARTA, KOMPAS — Hampir 50 persen anggota DPR yang selama ini diproses hukum oleh KPK telah menjadi anggota legislatif lebih dari satu periode. Korupsi yang mereka lakukan umumnya berupa suap. Berdasarkan data dari KPK, ada 65 anggota DPR dari periode 1999-2019 …

Menurut survei Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional (TI), skor Indonesia pada 2017 tidak beranjak membaik alias stagnan, yakni ada pada 3.7 atau sama dengan tahun lalu. Oleh TI, Indonesia masih dianggap sebagai negara di urutan menengah-bawah dalam soal keberhasilan pemberantasan …

JAKARTA, KOMPAS –  Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu atau SIPPP yang digunakan dalam proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2019 bisa diawasi jajaran Badan Pengawas Pemilu. Akses akan diberikan untuk memudahkan pengawasan, sekaligus meminimalisasi potensi sengketa akibat adanya …

JAKARTA, KOMPAS-Badan Pengawas Pemilu RI memerintahkan jajaran pengawas pemilu di daerah untuk memeriksa kebenaran laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sekaligus memberi peringatan ke kandidat atas potensi sanksi jika memanipulasi laporan. Pemberian sanksi akan dilakukan jika dugaan manipulasi data masih ditemukan …

JAKARTA, KOMPAS – Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon kepala daerah pada pilkada serentak 2018 kembali memperkuat indikasi tidak seriusnya kandidat mencatat serta melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Padahal, pelaporan dana kampanye menjadi pintu masuk untuk menekan biaya …

Perhelatan pilkada sudah menggeliat. Masa kampanye sudah berjalan separuh waktu. Pemungutan suara tinggal menghitung hari. Meski tampak adem-ayem, pilkada tetap saja menyimpan bara dalam sekam. Berbagai isu kampanye bisa menjelma prahara. Salah satu yang akan mudah tersulut adalah masalah agama. …

Pembatasan masa jabatan presiden, gubernur, bupati/wali kota, yang masing-masing selama lima tahun untuk dua kali masa jabatan, dan kepala desa selama enam tahun untuk tiga kali masa jabatan, tidak lepas dari sejarah otoritarianisme masa lalu. Jabatan yang tak terbatas tidak …

Apakah sistem politik yang demokratis ”ramah” dengan perilaku korup? Dalam kasus Indonesia, pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat cara pandang hukum dan perlakuan masyarakat terhadap perilaku dan pelaku korupsi. Jika merujuk pada konstitusi, hanya ada empat jabatan yang jelas menyebutkan …

Korupsi yang diduga dilakukan bersama-sama oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota menjadi catatan hitam di awal tahun 2018 ini. Fenomena ini antara lain terlihat dari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 38 anggota dan mantan …

JAKARTA, KOMPAS Pemerintah belum berkeinginan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk mengubah sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian pula di DPR, Badan Legislasi DPR juga belum punya keinginan merevisi …