Dana kampanye merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada. KPU juga telah mengeluarkan peraturan teknis mengenai dana kampanye dalam Peraturan KPU No 5/2017. Pengaturan dana kampanye ini setidaknya bertujuan untuk menciptakan lapangan kontestasi yang …

Rentetan penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi. Dalam satu bulan ini, KPK telah menangkap empat kepala daerah (Kompas, 15/2). Keempatnya, calon petahana. Menurut ICW, sebanyak 215 kepala daerah tersandung korupsi dalam kurun waktu 2010-2017. Riset dari Rumesten …

JAKARTA, KOMPAS — Perbedaan yang tetap menyatu dalam semangat kebangsaan merupakan salah satu modal bangsa Indonesia. Kekuatan ini merupakan modal bersama dalam menjadikan Indonesia negara yang unggul di era kompetisi global. Berbagai peristiwa yang diduga bertujuan mengganggu kebinekaan telah menggugah anak …

JAKARTA, KOMPAS — Biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah dapat berakibat pada tindak korupsi. Pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan daerah dirasa masih lemah. Partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dianggap perlu digalakkan. Almas Sjafrina, peneliti dari Divisi Korupsi …

Minggu, 18 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan peserta Pemilu 2019. Sebanyak 14 partai politik yang lolos verifikasi KPU mendapat kesempatan mengambil nomor undian. Hal itu wajib dilaksanakan secara resmi demi menentukan nomor urut yang sah sebagai penanda …

Pascapenetapan pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil daerah (pilkada) secara serentak pada 12 Februari 2018, dan diikuti pengundian nomor urut paslon sehari setelahnya (13/2), KPU selanjutnya menggelar deklarasi kampanye damai pilkada 2018 secara serentak, Minggu (18/2). Penyelenggaraan deklarasi dilakukan …

MAKASSAR, KOMPAS — Deklarasi pilkada damai diikrarkan di sejumlah provinsi, Minggu (18/2). Wilayah dengan para pasangan calon yang mendeklarasikan pilkada damai itu, berdasarkan pemantauan tim Kompas, adalah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku, dan Bali. Di Makassar, Ketua …

Beberapa jenderal militer/ polisi dan birokrat provinsi rela melepas jabatan untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada 2018. Demikian juga sejumlah dandim, kapolres, dan sekda kabupaten/kota mau menanggalkan jabatan demi memburu kursi bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali …

JAKARTA, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah serentak 2018 bisa gagal berkontribusi dalam memperkuat demokrasi jika tidak mampu mengatasi oportunisme politik. Oportunisme politik yang menimbulkan pasangan calon tunggal, politik uang, dan eksploitasi isu primordialisme sempit bisa memicu apatisme masyarakat dan politik populis. …

Sentimen primordial mulai muncul dalam Pilkada 2018 untuk menarik pemilih. Namun, penggunaan sentimen tersebut dapat mengancam integrasi bangsa dan  demokrasi di Indonesia.     JAKARTA, KOMPAS–Pilkada 2018, hari ini, memasuki tahapan pengambilan nomor urut. Meski masa kampanye baru dimulai 15 Februari, …