JAKARTA, KOMPAS – Konsistensi partai politik menjaga agar masa prakampanye Pemilu 2019 tidak diwarnai kampanye berselubung sosialisasi akan diamati oleh masyarakat. Sebab, pemangkasan waktu kampanye yang menyebabkan jeda tujuh bulan sejak penetapan nomor urut parpol dan kampanye merupakan gagasan partai …

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan keadaan saat warga daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam jenis urusan yang diserahkan oleh pemerintah nasional kepada daerah otonom. Apabila daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, warga daerah melalui wakil rakyat daerah …

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum segera menyurati pengurus pusat partai politik untuk menjelaskan pembatasan bentuk dan materi sosialisasi yang bisa dilakukan sebelum masa kampanye dimulai pada 23 September 2018. Pelanggaran terhadap pembatasan itu akan ditindaklanjuti oleh instansi-instansi berwenang dalam gugus …

UU Pilkada perlu direvisi agar lebih banyak perempuan politisi menjadi peserta pilkada. Namun, perempuan politisi tetap harus menjaga kualitas demokrasi. JAKARTA, KOMPAS Undang-Undang tentang Pilkada perlu direvisi untuk mengakomodasi kebijakan afirmasi guna memberi kesempatan yang lebih besar bagi perempuan politisi …

Penangkapan empat calon kepala daerah oleh KPK  menguatkan kembali wacana di ruang publik soal implikasi tingginya biaya politik terhadap korupsi. Dua hal itu saling terhubung laiknya benang kusut yang jalin-menjalin. Empat kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan …

Dana kampanye merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada. KPU juga telah mengeluarkan peraturan teknis mengenai dana kampanye dalam Peraturan KPU No 5/2017. Pengaturan dana kampanye ini setidaknya bertujuan untuk menciptakan lapangan kontestasi yang …

Rentetan penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi. Dalam satu bulan ini, KPK telah menangkap empat kepala daerah (Kompas, 15/2). Keempatnya, calon petahana. Menurut ICW, sebanyak 215 kepala daerah tersandung korupsi dalam kurun waktu 2010-2017. Riset dari Rumesten …

JAKARTA, KOMPAS — Perbedaan yang tetap menyatu dalam semangat kebangsaan merupakan salah satu modal bangsa Indonesia. Kekuatan ini merupakan modal bersama dalam menjadikan Indonesia negara yang unggul di era kompetisi global. Berbagai peristiwa yang diduga bertujuan mengganggu kebinekaan telah menggugah anak …

JAKARTA, KOMPAS — Biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah dapat berakibat pada tindak korupsi. Pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan daerah dirasa masih lemah. Partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dianggap perlu digalakkan. Almas Sjafrina, peneliti dari Divisi Korupsi …

Minggu, 18 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan peserta Pemilu 2019. Sebanyak 14 partai politik yang lolos verifikasi KPU mendapat kesempatan mengambil nomor undian. Hal itu wajib dilaksanakan secara resmi demi menentukan nomor urut yang sah sebagai penanda …