Melalui proses yang cenderung elitis dan sentralistis, sejumlah partai mengumumkan calon yang diusung dalam Pilkada 2018. Ini membuat calon yang diusung berpotensi lebih merefleksikan kepentingan elite partai. Empat hari menjelang tahapan pendaftaran calon kepala/wakil kepala daerah, Ketua Umum PDI-P Megawati …

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan Komisi Pemilihan Umum melanjutkan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 di tiga jenjang kepengurusan diterima Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Namun, pembahasan metode verifikasi, terutama terkait dengan pemenuhan syarat keanggotaan minimal partai politik di tingkat …

JAKARTA, KOMPAS — Masa pendaftaran bakal calon kepala daerah yang diusung partai politik dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 dimulai pada Senin (8/1) pukul 08.00. Namun, sebagian besar pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung partai politik diperkirakan baru datang ke …

Memberikan catatan akhir tahun merupakan tradisi dan bagian dari aktivitas rutin kelembagaan Perludem. Tujuan pembuatan catatan akhir tahun adalah sebagai memori pengingat, sekaligus sebagai ruang untuk memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan terhadap fenomena perjalanan pemilu dan demokrasi Indonesia yang terjadi …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menerima pendaftaran tiga dari sembilan partai yang diberi kesempatan berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (23/11). Tiga partai tersebut adalah Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. “Sampai …

Pasal dalam Undang-undang Pilkada mengenai larangan petahana melakukan mutasi pejabat dan larangan menggunakan program pemerintah diusulkan menjadi persyaratan calon di pilkada. Jika usul ini diterima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada bisa membatalkan petahana yang …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) punya tugas dan kewenangan baru. Akreditasi pemantau, yang dulu diproses oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kini dilakukan oleh Bawaslu “Fungsi-fungsi pemantauan pemilu—partisipasi masyarakat dalam konteks mengawasi dan memantau—secara akreditasi, izin, dan seterusnya tidak lagi di KPU …

Makna relawan dalam politik Indonesia mengalami pergeseran. Pada masa awal reformasi 1998, relawan adalah kelompok yang nonpartisan, tidak berafiliasi dengan peserta pemilu, dan bekerja mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan pemilu demokratis. Kini, konsep relawan digunakan oleh kandidat dalam pemilu untuk …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) didesak untuk segera menetapkan peraturan tentang kode etik penyelenggara pemilu meskipun draf aturan tersebut belum dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Jika DKPP telah melayangkan surat ke DPR dan Pemerintah dan belum kunjung …

Pada akhir 1980-an dan 1990-an, banyak negara menyelenggarakan pemilu multi-partai untuk pertama kalinya. Tantangan utama yang dihadapi negaranegara tersebut adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan. Meski dibangun dengan komitmen untuk menjamin proses pemilu berjalan dengan independen, kebanyakan lembaga penyelenggara pemilu di …