December 24, 2024

USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

DKPP Ingatkan KPU Lebih Utamakan Integritas Dibanding Jabatan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan rilis menanggapi kembali bekerjanya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. DKPP menyampaikan beberapa pernyataan, salah satunya mengingatkan kepada KPU untuk mengutamakan integritas dibanding mempertahankan jabatan. “…mengawal integritas penyelenggaraan pilkada harus diutamakan daripada …

Read More »

Evi Novida Ginting Kembali Bekerja Per 24/8

Evi Novida Ginting per 24 Agustus 2020 mulai bekerja kembali sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum pusat. Sikap KPU melibatkan Evi lagi berdasar Keputusan Presiden yang mencabut Keputusan sebelumnya tentang pemberhentian tidak hormat hasil Putusan pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara …

Read More »

KHOIRUNNISA NUR AGUSTYATI | Estafet Asa Aktivisme Pemilu

Bayang-bayang sosok biasa hadir membandingkan, yang sebelum dengan yang selanjutnya. Ini pun terjadi bagi aktivis pemilu, Khoirunnisa Nur Agustyati. Menjadi ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk kepengurusan 2020 ke depan, perempuan kelahiran Palembang 24 Agustus 1987 ini cenderung …

Read More »

Evi Novida Ginting: Dari Kasus Ini, Tentu Perlu Ada Evaluasi Bersama

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022, Evi Novida Ginting. Berarti, kewenangan presiden tanpa pengupayaan banding ke Mahkamah Agung ini menjadi penutup proses hukum yang panjang dari pemberhentian tetap …

Read More »

Evaluasi Pencabutan Keppres Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap yakin pada putusannya yang final dan mengikat. Keppres dan semua proses panjang keadilan pemilu …

Read More »

DKPP Tegaskan Putusan Final dan Mengikat di Konteks Keppres 83/2020

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menekankan bahwa putusannya adalah final dan mengikat. Sifat putusan lembaga kode etik pemilu yang dijamin UU 7/2017 ini diingatkan lagi oleh DKPP pada konteks Keputusan Presiden 83/2020 tentang pencabutan Keppres Pemberhentian Tidak Hormat anggota Komisi …

Read More »

Presiden Cabut Keppres Pemberhentian Tidak Hormat Evi Novida Ginting

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting Manik. Keppres Nomor 83/2020 tentang Pencabutan Kepres Nomor 34/2020 ini merupakan dasar peraturan perundang-undang sebagai tanda Presiden tak mengajukan kasasi …

Read More »

Perkuat Pengawasan kepada Pejabat Berwenang Lebih Menjaga Netralitas ASN

Aparatur sipil negara yang melanggar netralitas pilihan pemilu salama ini lemah dalam penindakannya. Memperkuat pengawasan kepada pejabat berwenang dinilai lebih bisa menjaga netralitas ASN dan signifikan mengurangi dampak buruk pelanggaran netralitas ASN. Penindakan satu persatu individu ASN yang bersikap tidak …

Read More »

Tiga Model Peradilan Khusus Pemilu untuk Revisi UU Pemilu

Perbaikan peradilan pemilu jangan sampai kembali dilupakan dalam revisi undang-undang pemilu. Ada tiga model pilihan peradilan pemilu yang bisa diterapkan. Apapun pilihannya berkonsekuensi pada pemenuhan syarat agar perbaikan peradilan pemilu memang menghilangkan kompleksitas sehingga bisa menghasilkan kepastian dan keadilan hukum. …

Read More »

Catatan Kritis untuk Perluasan Pilkada Asimetris

Pemilihan kepala daerah secara langsung mengalami pasang surut kritik sebagai penyeragaman keadaan daerah. Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2005 hingga kini secara serentak, sejumlah daerah punya keadaan berbeda. Ada daerah yang rentan konflik. Ada daerah yang terbebani pembiayaan. Bahkan maraknya …

Read More »