Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kelompok orang tanpa gejala (OTG) di daerah tempat tinggalnya, Palu (Sulawesi Tengah). Info buruk ini didapat setelah satu-satunya anggota perempuan ini melakukan tes swab sebagai syarat kembali bekerja …

Dewan Perwakilan Rakyat mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dalam Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) per 6 Mei 2020. Pilihan sistem ini berbeda dengan UU No.7/2017 dan RUU Pemilu yang dihasilkan Badan Keahlian DPR. “Tegas ditulis ‘proporsional tertutup’,” kata …

Rancangan Undang-undang Pemilu per 6 Mei 2020 masih menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan lima kotak. Pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu kabupaten/kota, pemilu ditumpuk pemilihannya dalam satu hari pemungutan suara. “Banyak ketentuan yang berubah dalam RUU …

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta pelaksanaan pungut hitung pilkada pada Desember 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada jadi dasar hukum permintaan ini. Surat bernomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/2020 dari Gugus Tugas Covid-19 …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat membuat petisi penundaan pungut hitung pilkada. Dengan tajuk “Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021” dalam situs petisi change.org, para pegiat/peniliti dari organisasi pemilu dan demokrasi menolak pembuat kebijakan yang menginginkan pungut …

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam buku “Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu” menyimpulkan, permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 tak menjawab semua kebutuhan pilkada di tengah wabah Corona. Kewenangan paripurna Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa ini hanya menjawab dasar hukum penundaan pemungutan suara saja, dari September ke Desember 2020 atau setelahnya saat …

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Pemilihan waktu penundaan ini kurang mampu mengantisipasi konsekuensi teknis pada konteks pandemi Corona. “Pemungutan suara pada Desember 2020 membuat KPU …

Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Secara resmi Perpu ini disampaikan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri pada 5 Mei malam untuk menjawab kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada …