Koalisi Nasional untuk Implementasi UU Penyandang Disabilitas meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melindungi hak pilih semua penyandang disabilitas mental. Perlindungan pun menekankan kepada KPU menjalankan fungsi melayani dari pusat hingga tingkat daerah dan sosialisasi pemilih mengenai disabilitas mental. Partai politik …
Read More »USEP HASAN SADIKIN
KPU Perpanjang Perbaikan Daftar Pemilih Sampai 30 Hari
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang lagi perbaikan daftar pemilh. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pleno Terbuka bertajuk “Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) Pemilu 2019” di Jakarta Pusat (15/11). Dari 34 provinsi, baru 28 provinsi yang menyelesaikan rekapitulasi …
Read More »3 Pilihan KPU Menyikapi Kepesertaan OSO Pasca-Putusan PTUN
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan Putusan yang mengabulkan semua permohonan Oesman Sapta Odang (OSO) untuk menjadi peserta Pemilu 2019 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya tiga pilihan untuk menyikapi keadaan ini. Masing-masing dari …
Read More »Loloskan Koruptor Nyaleg, Bawaslu Lampaui Kewenangan
Koalisi masyarakat sipil menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melampaui kewenangan karena meloloskan koruptor bisa mencalonkan anggota legislatif. Panitia Pengawas Pemilu di sejumlah daerah mengeluarkan putusan sengketa pencalonan yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah terkait untuk tidak …
Read More »Vote “API Pemilu” di Kompetisi #CivicTech4Democracy!
Applications Program Interface (API) Pemilu oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengikuti “Civic Tech for Democracy” dari Uni Eropa. Warganet diharapkan banyak memilih API Pemilu melalui https://civictech4democracy.eu/project/apis-election-api-pemilu/ agar capaian Pemilu Indonesia ini lebih menginspirasi dunia dalam teknologi keterbukaan data …
Read More »Warganet Menolak Jabatan Wakil Presiden Lebih dari 2 Periode
Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) mengajak warganet menolak jabatan wakil presiden lebih dari 2 periode. Koalisi berharap, makin banyak warganet yang menandatangani petisi Change.org bertajuk “Tolak Masa Jabatan Wapres Lebih dari 2 Kali”, akan makin kuat mendorong Mahkamah Konstitusi …
Read More »Dua Masalah Jokowi-JK 2019
Akhir April 2018, ada yang menggugat pembatasan masa jabatan presiden-wakil presiden. Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, mengajukan uji materi Pasal 169 dan Pasal 227 UU No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi. Penggugat beralasan, pada tahap pencalonan …
Read More »Dukungan PKPU Larangan Koruptor Nyaleg Makin Luas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD makin mendapat dukungan luas. Masyarakat setuju salah satu ketentuan peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan sebagai anggota DPR/DPRD. “Saya mendukung penuh KPU untuk melarang mantan napi korupsi mendaftar …
Read More »Mendukung Terobosan KPU Melarang Koruptor Nyaleg
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang didalamnya terdapat larangan koruptor mencalonkan dinilai sejumlah pihak sebagai terobosan. KPU tak hanya berperan mencegah korupsi politik tapi juga menjamin konsistensi regulasi pemilu serentak yang melarang mantan …
Read More »Pilkada Serentak Mengevaluasi Pemerintahan Nasional
Di salah satu Debat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, Pasangan Calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu mengkampanyekan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden. Aksi paslon Nomor Urut 3 ini lahirkan pertanyaan, apa relevansinya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan pemilu presiden (Pilpres)? Tagar itu …
Read More »