Koalisi masyarakat sipil menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melampaui kewenangan karena meloloskan koruptor bisa mencalonkan anggota  legislatif. Panitia Pengawas Pemilu di sejumlah daerah mengeluarkan putusan sengketa pencalonan yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah terkait untuk tidak …

Applications Program Interface (API) Pemilu oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengikuti “Civic Tech for Democracy” dari Uni Eropa. Warganet diharapkan banyak memilih API Pemilu melalui https://civictech4democracy.eu/project/apis-election-api-pemilu/ agar capaian Pemilu Indonesia ini lebih menginspirasi dunia dalam teknologi keterbukaan data …

Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) mengajak warganet menolak jabatan wakil presiden lebih dari 2 periode. Koalisi berharap, makin banyak warganet yang menandatangani petisi Change.org bertajuk “Tolak Masa Jabatan Wapres Lebih dari 2 Kali”, akan makin kuat mendorong Mahkamah Konstitusi …

Akhir April 2018, ada yang menggugat pembatasan masa jabatan presiden-wakil presiden. Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, mengajukan uji materi Pasal 169 dan Pasal 227 UU No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi. Penggugat beralasan, pada tahap pencalonan …

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD makin mendapat dukungan luas. Masyarakat setuju salah satu ketentuan peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan sebagai anggota DPR/DPRD. “Saya mendukung penuh KPU untuk melarang mantan napi korupsi mendaftar …

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang didalamnya terdapat larangan koruptor mencalonkan dinilai sejumlah pihak sebagai terobosan. KPU tak hanya berperan mencegah korupsi politik tapi juga menjamin konsistensi regulasi pemilu serentak yang melarang mantan …

Di salah satu Debat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, Pasangan Calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu mengkampanyekan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden. Aksi paslon Nomor Urut 3 ini lahirkan pertanyaan, apa relevansinya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan pemilu presiden (Pilpres)? Tagar itu …

Jika belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), hak memilih tak serta-merta hilang. Anda masih bisa memilih—datang ke tempat pemungutan suara (TPS) 27 Juni 2018 mendatang dengan beberapa persyaratan. Warga berhak pilih (berumur lebih dari 17 tahun atau sudah/pernah menikah), …

Rabu, 27 Juni 2018 akan jadi tanggal yang menentukan wajah pemerintahan lokal dan nasional. Pilkada 2018 merupakan gelombang ketiga dari tiga gelombang peyelenggaraan pilkada serentak. Dibanding dua gelombang sebelumnya (2015 dan 2017), Pilkada Serentak 2018 merupakan pesta demokrasi lokal terbesar …