Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat mencoba memeuhi 30% kehadiran perempuan sebagai anggota KPU Provinsi. Banyak perempuan calon yang berlatar belakang penyelenggara pemilu dan kebutuhan penguatan sifat KPU yang melayani pemilih dan peserta pemilu jadi pertimbangan. “Pada dasarnya, KPU …

26 dari 30 perempuan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi berlatarbelakang penyelenggara pemilu. Dominasi ini berarti ada di persentase 86, 69%. “Perempuan penting dihadirkan dalam politik yang belum adil. Baik sebagai ide maupun keterwakilan. Termasuk di lembaga penyelenggara pemilu,” …

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memenangkan gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta (11/4). Majelis Hakim menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak Tergugat telah melakukan kesalahan verifikasi kepesertaan Pemilu 2019. Karena Putusan PTUN bersifat akhir dan …

Afirmasi perempuan menghadapi tantangan lebih di Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak pertama bagi Indonesia. Keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen menjadi lebih sulit dicapai mengingat pencalonan perempuan bisa tertutup kampanye calon presiden-wakil presiden. Bagaimana keterwakilan perempuan 30% Pemilu 2019 tak …

Agenda politik hilang dalam 8 Tuntutan Perempuan kepada Pemerintah dalam Womens March 2018 menyambut Hari Perempuan Internasional. Tahun sebelumnya Tuntutan Nomor 6 berbunyi, “Menuntut pemerintah dan partai politik meningkatkan keterwakilan perempuan dan keterlibatan perempuan di bidang politik”. Sayangnya, tuntutan yang …

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menulis artikel di rubrik Opini Kompas (8/2) mengenai efek ekor jas (coattail effect) dalam Pemilu Serentak 2019. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting ini membandingkan penerapan pemilu serentak di negara Amerika Latin …

Banyak ditangkapnya kepala daerah bukan disebabkan karena sistem pemilihan langsung kepala daerah. Sebelumnya, alasan diubah pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pilkada langsung, karena anggota DPRD dan (fraksi) partai politik merupakan  kelembagaan korup dan tak dipercayai …

Integritas penyelenggaraan Pilkada 2018 berkeadaan darurat. Pilkada 2018 lebih buruk dibanding pilkada sebelumnya tak hanya karena lebih banyak penangkapan peserta pilkada yang korup tapi juga karena adanya kasus suap dalam keanggotaan penyelenggara pemilu.  Regulasi pemilu dan kelembagaan KPU harus dibenahi …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 pada 17 Februari 2018. Meliputi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya …

Partai Bulan Bintang (PBB) juga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) gagal menjadi peserta Pemilu 2019. Dua partai politik peserta Pemilu 2014 ini kalah dengan parpol yang baru ikut pemilu seperti Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan …