Selepas Undang-Undang Pemilu disetujui oleh DPR dan Pemerintah, ada beberapa pengaturan yang masih menyisakan perdebatan panjang. Salah satu isu di dalam UU Pemilu yang menjadi perhatian penting adalah pengaturan ambang batas pencalonan presiden. Banyak kalangan, termasuk saya, jauh sebelum pembahasa …
Read More »USEP HASAN SADIKIN
JIMLY ASSHIDDIQIE | Menguatkan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Jimly Asshiddiqie menjadi bukti nama yang tepat memimpin periode pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga etika bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipercaya dan berhasil menguatkan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Sukses DKPP kepemimpinan …
Read More »Khoirunnisa Nur Agustyati: Tiga Isu Krusial UU Pemilu Berdasar Kepentingan Jangka Pendek
DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu menjadi undang-undang. Dini hari Jumat (21/7), DPR dan Pemerintah mendapatkan kesepakatan bersama, untuk menyetujui UU Pemilu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. …
Read More »Perludem: UU Pemilu Selesai Tanpa Perbaikan Berarti
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. Ketentuan sistem kepemiluan yang disepakati lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek kekuasaan Pemerintah dan partai politik. Hasil yang rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi pun memperpanjang ketakpastian penyelenggaraan …
Read More »Perludem: Ambang Batas Pencalonan Presiden 20/25% Rentan Gugatan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) amat menyayangkan Paripurna menyepakati undang-undang pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% kepemilikan kursi DPR atau 25% perolehan suara pemilu DPR. Ketentuan ini rentan digugat sehingga tak lebih menjamin penyelenggaraan pemilu yang harus …
Read More »UU Pemilu Baru Tak Lebih Baik
Undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 hasil Paripurna (21/7) tak lebih baik dibanding UU Pemilu yang digunakan dalam Pemilu 2014. UU Pemilu Baru yang akan digunakan dalam penyelengaraan pemilu serentak pertama Indonesia malah menghasilkan sejumlah ketentuan yang tak sesuai dengan …
Read More »Data Pasangan Calon dan Perolehan Suara Pilkada 2017
Paslon Pilkada 2017 20170717
Read More »Titi Anggraini: Jika Balik ke Undang-undang Lama, KPU Bekerja Lebih Keras
Rancangan undang-undang pemilu sudah diselesaikan di tahap Panitia Khusus. Semua isu krusial sudah disepakati kecuali lima isu kursial perihal sistem kepemiluan. Ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, besaran daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional terbuka, dan konversi suara ke kursi …
Read More »Shame On You Jokowi
Keinginan Presiden Joko Widodo menerapkan ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang Pemilu mengingatkan saya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di konteks undang-undang pilkada tak langsung. Di akhir masa jabatan SBY, presiden kelima Indonesia ini membiarkan nafsu Partai Demokrat mempertahankan kekuasaan …
Read More »KPU Sediakan Ragam Alternatif Sikapi Belum Pastinya UU Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan ragam alternatif teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 di tengah belum pastinya undang-undang pemilu. KPU akan membuat Rancangan Peraturan KPU (PKPU) berdasar undang-undang lama serta berdasar perkembangan dan kemungkinan dari dinamika RUU Pemilu. “Rancangan PKPU ini kemungkinan …
Read More »