Peningkatan subsidi kuangan partai politik lahirkan dilema. Konstitusi dan undang-undang menempatkan parpol sebagai lembaga publik karena penyuplai utama pejabat politik. Tapi, keuangan parpol sebagai lembaga publik parpol sangat didominasi bersumber dari pihak privat. Peningkatan subsidi Parpol untuk di keadaan regulasi …

Kompleksitas Pemilu 2019 tak hanya soal keserentakan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif tapi juga karena banyak pasal bermasalah dalam undang-undang pemilunya. Pemilu serentak pertama di Indonesia ini tinggi potensi tersendat mengganggu tahapan. Kepercayaan rakyat sebagai pemilih kedaulatan demokrasi terhadap proses …

Kepemimpinan Hamdan Zoelva di Mahkamah Konstitusi hadir di saat yang tepat. Ia menjaga kepercayaan publik terhadap MK pasca-korupsi Ketua MK, Akil Mochtar. Posisi MK sebagai pengadil perselisihan hasil pilkada dan pemilu dijalankan dengan baik oleh Hamdan. Di jelang akhir periode …

Anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mendapat penghargaan “Bintang Penegak Demokrasi” dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pegiat pemilu dan demokrasi yang lekat dengan kelembagaan Centre for Electoral Reform (Cetro) ini menjadi satu-satunya peraih bintang bidang demokrasi di …

Syarat pencalonan kepala daerah melalui jalur partai politik bersyarat kepemilikan 20% kursi partai politik atau gabungan partai politik atau kepemilikan 25% suara pemilu DPRD sebelumnya. Berikut jumlah dan komposisi kursi DPRD Provinsi periode 2014-2019 yang dijadikan syarat pencalonan pilkada serentak …

Selepas Undang-Undang Pemilu disetujui oleh DPR dan Pemerintah, ada beberapa pengaturan yang masih menyisakan perdebatan panjang. Salah satu isu di dalam UU Pemilu yang menjadi perhatian penting adalah pengaturan ambang batas pencalonan presiden. Banyak kalangan, termasuk saya, jauh sebelum pembahasa …

Jimly Asshiddiqie menjadi bukti nama yang tepat memimpin periode pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga etika bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipercaya dan berhasil menguatkan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Sukses DKPP kepemimpinan …

DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu menjadi undang-undang. Dini hari Jumat (21/7), DPR dan Pemerintah mendapatkan kesepakatan bersama, untuk menyetujui UU Pemilu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. Ketentuan sistem kepemiluan yang disepakati lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek kekuasaan Pemerintah dan partai politik. Hasil yang rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi pun memperpanjang ketakpastian penyelenggaraan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) amat menyayangkan Paripurna menyepakati undang-undang pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% kepemilikan kursi DPR atau 25% perolehan suara pemilu DPR. Ketentuan ini rentan digugat sehingga tak lebih menjamin penyelenggaraan pemilu yang harus …