August 8, 2024

USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

JIMLY ASSHIDDIQIE | Menguatkan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Jimly Asshiddiqie menjadi bukti nama yang tepat memimpin periode pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga etika bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipercaya dan berhasil menguatkan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Sukses DKPP kepemimpinan …

Read More »

Khoirunnisa Nur Agustyati: Tiga Isu Krusial UU Pemilu Berdasar Kepentingan Jangka Pendek

DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu menjadi undang-undang. Dini hari Jumat (21/7), DPR dan Pemerintah mendapatkan kesepakatan bersama, untuk menyetujui UU Pemilu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. …

Read More »

Perludem: UU Pemilu Selesai Tanpa Perbaikan Berarti

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. Ketentuan sistem kepemiluan yang disepakati lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek kekuasaan Pemerintah dan partai politik. Hasil yang rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi pun memperpanjang ketakpastian penyelenggaraan …

Read More »

Perludem: Ambang Batas Pencalonan Presiden 20/25% Rentan Gugatan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) amat menyayangkan Paripurna menyepakati undang-undang pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% kepemilikan kursi DPR atau 25% perolehan suara pemilu DPR. Ketentuan ini rentan digugat sehingga tak lebih menjamin penyelenggaraan pemilu yang harus …

Read More »

UU Pemilu Baru Tak Lebih Baik

Undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 hasil Paripurna (21/7) tak lebih baik dibanding UU Pemilu yang digunakan dalam Pemilu 2014. UU Pemilu Baru yang akan digunakan dalam penyelengaraan pemilu serentak pertama Indonesia malah menghasilkan sejumlah ketentuan yang tak sesuai dengan …

Read More »

Titi Anggraini: Jika Balik ke Undang-undang Lama, KPU Bekerja Lebih Keras

Rancangan undang-undang pemilu sudah diselesaikan di tahap Panitia Khusus. Semua isu krusial sudah disepakati kecuali lima isu kursial perihal sistem kepemiluan. Ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, besaran daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional terbuka, dan konversi suara ke kursi …

Read More »

Shame On You Jokowi

Keinginan Presiden Joko Widodo menerapkan ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang Pemilu mengingatkan saya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di konteks undang-undang pilkada tak langsung. Di akhir masa jabatan SBY, presiden kelima Indonesia ini membiarkan nafsu Partai Demokrat mempertahankan kekuasaan …

Read More »

KPU Sediakan Ragam Alternatif Sikapi Belum Pastinya UU Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan ragam alternatif teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 di tengah belum pastinya undang-undang pemilu. KPU akan membuat Rancangan Peraturan KPU (PKPU) berdasar undang-undang lama serta berdasar perkembangan dan kemungkinan dari dinamika RUU Pemilu. “Rancangan PKPU ini kemungkinan …

Read More »

KPU Terhambat Anggaran Memulai Tahapan Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami hambatan anggaran memulai tahapan Pemilu 2019. Tapi verifikasi partai politik peserta pemilu (P4) sebagai tahap awal pemilu tak bisa dilaksanakan karena anggaran yang belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Tahapan awal adalah verifikasi partai politik …

Read More »