Rumah Pemilu Indonesia Election Portal 
Migrant Care mendesak Panitia Khusus Undang-undang Pemilu mengalokasikan kursi ke daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri. Lembaga perlindungan buruh migran ini menilai penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari 560 jadi 575 jadi bermakna representatif jika menyertakan pembentukan Dapil khusus luar …
Read More »USEP HASAN SADIKIN
Minimal Election
The electoral process needs to be re-formulated so that it can minimize the role of state in it. There is a prevalent misconception among policy makers in Indonesia that they think they should pass more laws in order to improve …
Read More »Syarat Usia Minimal Anggota KPU dan Bawaslu Dinaikan 5 Tahun
Syarat usia minimal anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinaikan 5 tahun. Ketentuan ini terdapat dalam Rancangan undang-undang pemilu sudah diperbarui per 10 Juni 2017. Pasal 15 Ayat (1) huruf b bertuliskan, syarat untuk menjadi calon …
Read More »RUU Pemilu: Anggota KPU/Bawaslu Hanya Bisa Sekali Mengulang Jabatan
Rancangan undang-undang pemilu sudah diperbarui per 10 Juni 2017 salah satu ketentuannya membatasi pengulangan masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika merujuk pengertian hirarkis dua lembaga penyelenggara pemilu itu, semua anggotanya di setiap tingkatan …
Read More »Siklus dan Kompromi RUU Pemilu OLEH ADITYA PERDANA
Pembahasan RUU Pemilu belum tuntas. Padahal, pembahasan yang dimulai Desember 2016 ditargetkan selesai akhir April 2017. Pada waktu itu, para anggota Pansus RUU Pemilu menyatakan kesiapannya menyelesaikan poin-poin krusial sebelum KPU dan Bawaslu baru terbentuk April. Pansus pun juga sudah …
Read More »Minimal Election
Pemilu perlu dirumuskan melalui undang-undang untuk meminimalkan peran negara. Ada tren keliru dari perubahan regulasi. Selama ini pemangku kepentingan pemilu menganggap, untuk membuat pemilu semakin baik aturan harus diperbanyak. Konsekuensinya peran negara semakin bertambah. Hasilnya, seperti yang terjadi di bidang …
Read More »KIPP Indonesia: Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Bukan Solusi
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengkritik Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu menyepakati penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui rilis persnya (8/6), KIPP Indonesia menilai penambahan tujuh anggota KPU menjadi sebelas dan Bawaslu dari …
Read More »Feri Amsari: Penambahan Kursi DPR Melemahkan Presidensial Indonesia
Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Sumatera Barat melakukan kajian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada dua kesimpulan penting. Pertama, penambahan kursi tak berbanding lurus dengan kualitas kinerja fungsi DPR. Kedua, penambahan kursi DPR malah akan melemahkan presidensial Indonesia. Kesimpulan …
Read More »UU Pemilu Menutup “Parpol Luar Parlemen” Turutserta
Rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5) memutuskan tak mengubah syarat verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Implikasinya, 12 partai peserta Pemilu 2014 otomatis menjadi peserta di pemilu serentak pertama Indonesia. Jika Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan …
Read More »Parpol Baru Sangat Mungkin Gagal Jadi Peserta Pemilu 2019
Rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5) memutuskan verifikasi partai politik peserta pemilu mempertahankan dengan yang diterapkan di Pemilu 2014. Salah satu persyaratan kepemilikan kantor kesekretariatan di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan dinilai sangat berat sehingga …
Read More »