9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju “sudah/pernah kawin” di bawah umur jadi syarat memilih. Dengan ini, DPR berarti mempertahankan pelegalan perkawinan di bawah umur dalam undang-undang pemilu. “Saya tidak melihat ini (sudah/pernah kawin) sebagai permasalahan,” kata anggota …
Read More »USEP HASAN SADIKIN
Perempuan Terpilih Pilkada 2017
Berdasar data keterpilihan perempuan di pilkada , perempuan berlatar belakang dewan paling banyak terpilih. 6 dari 14 perempuan terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan anggota dewan. Sisanya, 4 petahana kepala daerah; 1 politisi partai; 1 PNS; 1 …
Read More »Puskapol UI: Kewenangan DKPP Perlu Diperluas
Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) merekomendasikan perluasan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kewenangan etika terhadap perorangan penyelenggara pemilu dinilai membawa positif terhadap pemilu yang jujur dan adil yang akan menjadi baik jika ditujukan terhadap peserta pemilu. …
Read More »UU Pemilu Harus Jamin Lebih Luas Hak Disabilitas
Undang-undang Pemilu sudah seharusnya menjamin lebih luas hak warga disabilitas. Selama ini regulasi pemilu hanya dimaknai sebatas penyediaan braille template untuk disabilitas netra. “Macam disabilitas itu banyak. Tapi undang-undang hanya menyertakan template tuna netra,” kata pegiat Pusat Pemilihan Umum Akses …
Read More »Pelegalan Perkawinan Anak dalam Syarat Memilih
Syarat “sudah atau pernah kawin” untuk berhak pilih terdapat permasalahan yang lebih prinsip dibanding soal kompleksitas pendataan pemilu. Pemberian hak pilih pada warga yang “sudah atau pernah kawin” di bawah 17 tahun merupakan pelegalan perkawinan anak. Selain regulasi yang tak …
Read More »Kualitas Calon Masih Penentu Tingkat Partisipasi Pilkada Banten
Kualitas calon dan kerja pemerintahan terpilih hasil pemilu yang merepresentasikan kekerabatan dinilai jadi sebab tak menariknya pilkada bagi warga untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Petahana yang tak mengubah pemerintahan jadi lebih baik serta calon lain yang merupakan wajah …
Read More »Pilkada 2018 di Banten: Evaluasi Provinsi untuk Kabupaten/Kota
Partisipasi pemilih di Pilkada Provinsi Banten 2017 meningkat tapi relatif belum tinggi. Kualitas calon dan kerja pemerintahan terpilih hasil pemilu yang merepresentasikan kekerabatan dinilai jadi sebab tak menariknya pilkada bagi warga untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Komisi Pemilihan …
Read More »Gambaran Daftar Pemilih Pilkada 2018
TITI ANGGRAINI: Kesimpulan Perempuan Lebih Korup Tak Adil Sejak Pikiran
Ada anggapan makin tingginya representasi perempuan memperburuk kualitas pemerintahan. Setelah kebijakan afirmasi perempuan diterapkan sebagai buah Reformasi, representasi perempuan cenderung meningkat. Peningkatan jumlah perempuan seperti seiring dengan peningkatan kasus korupsi. Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini …
Read More »HEROIK MUTAQIN PRATAMA: Korupsi e-KTP Pertanda Besar Partai Politik Harus Menata Ulang Sistem Keuangan
Transparency International Indonesia mempublikasikan hasi survei persepsi yang menempatkan partai politik dan DPR sebagai kelembagaan yang paling korup. Korupsi KTP elektronik (e-KTP) semua fraksi partai melalui anggota dewan di Komisi II seperti membulatkan persepsi itu. Bagaimana perspektif kepemiluan menjelaskan keadaan …
Read More »