USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Data Perempuan Calon Kepala Daerah Pilkada 2017

Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, dibutuhkan peningkatan afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang …

Read More »

Perempuan di Pilkada 2017 dan Politik Afirmasi UU Pemilu

Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, dibutuhkan peningkatan afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang …

Read More »

Perempuan Perlu Lebih Banyak Masuk dan Aktif di Partai

Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) memuat ketentuan partai politik peserta pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan di kepengurusan partai. Ketentuan ini perlu disikapi positif secepat mungkin bagi perempuan masuk dan aktif di partai. Partai membutuhkan calon perempuan karena …

Read More »

Perempuan di Pilkada 2017 dan Politik Afirmasi UU Pemilu (Rilis Pers dan Dokumen Presentasi)

MENGATASI KETIMPANGAN GENDER DI PILKADA MELALUI JAMINAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN SUBSIDI PARTAI Ketimpangan gender masih nyata di pencalonan pilkada. Dari 101 daerah penyelenggara Pilkada 2017, sebanyak 44 perempuan bertarung di 41 daerah yang tersebar di 28 kabupaten, 9 kota, dan …

Read More »

Rancangan Jadwal Acara Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu

21 November 2016, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) baru terbentuk. Semakin sedikit waktu pembahasan berdasar 22 bulan kebutuhan waktu penyelenggaraan Pemilu 2019. UU Pemilu harus segera dipastikan untuk pembuatan peraturan pelaksana oleh penyelenggara pemilu. Berikut Rancangan …

Read More »

Proses Hukum Ditunda

Calon yang ber status tersangka lalu menang pilka da bisa merugikan masyarakat TASIKMALAYA — Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta proses hukum yang men dera peserta pilkada ditunda hingga rangkaian pilkada selesai. Hal itu disampai kannya dalam Isti ghatsah akbar …

Read More »

KPU Jakarta Gandeng Kaskus Gaet Pemilih Pemula

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta gencar menarik pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah 2017. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng portal berbasis komunitas, yaitu Kaskus. Ketua Pemilihan Umum Jakarta, Sumarno, mengatakan kerja sama dengan Kaskus …

Read More »

KPU Bangka Tengah Minta Bantuan Guru

KOBA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), meminta dukungan para guru untuk menyosialisasikan pilkada, terutama kepada para siswa untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di daerah itu. “Sekarang sosialisasi kami fokus kepada pemilih pemula, …

Read More »

Biaya Pilkada Sulsel Diusulkan Rp 470 Miliar

MAKASSAR — KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan, persiapan untuk anggaran hibah pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur/wakil gubernur dan bupati/wali kota pada 2018 mencapai Rp 470 miliar. “Anggaran yang sebelumnya diusulkan di awal Rp 637 miliar kemudian dirasionalisasi hingga turun (menjadi) …

Read More »

Kedaulatan Pemilih Ada di Tangan Pemodal

BATU, KOMPAS — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan, kedaulatan para pemilih yang mengikuti pemilihan kepala daerah saat ini sebenarnya ada di tangan pemilik modal dan partai politik. Akibatnya, arah kebijakan dari kepala daerah yang terpilih akan …

Read More »