Pada Pilkada Serentak 2017, kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Pemilih yang belum memiliki e-KTP dapat menunjukkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Kecapil) yang menyatakan bahwa …

If there is such thing as ideal election system, then such system would be the one that corresponds with the particular democratic experiences and political-sociological context in each country. An election system that is ideal for a country does not …

Individual registrants path elections in 2017 increased compared to the elections of 2015. In fact, the requirements of individual pathways elections in 2017 under Law No.10 / 2016-election heavier than the previous election. The context of the political dynamics of …

Komisi Pemilihan Umum (KPU), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan diskusi meja bundar dengan pemangku kepentingan pemilu (20/9). Pemilu Indonesia sejalan tren dunia yang lebih banyak menggunakan sistem informasi tabulasi …

Act election campaign continued ban on houses of worship such as the electoral law then. The second revision of ignoring Article 69, concerning prohibited in the campaign. Thus, the prohibition in the 2017 election campaign still referring to the first …

Dari 101 daerah Pilkada Serentak 2017, ada enam yang bercalon tunggal. Bandingkan dengan 269 daerah Pilkada Serentak 2015 dengan tiga daerah bercalon tunggal. Meningkatnya jumlah pilkada bercalon tunggal disebabkan karena makin beratnya syarat pencalonan jalur perseorangan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang …

Buku Panduan baru ini menyajikan teks inti yang dimutakhirkan, bahan-bahan segar mengenai proses pembaruan sistem pemilu, studi-studi kasus baru, dan beberapa subbagian tambahan mengenai isu-isu khusus seperti kualitas representasi, tantangan situasi pasca-konflik, dan penggunaan opsi-opsi demokrasi langsung. Ada juga daftar yang direvisi tentang sistem …

Regulasi penyelenggaraan Pilkada 2017 tak bertuliskan larangan mengkampanyekan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada. Undang-undang Pilkada (No.8/2015 dan No.10/2016) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.12/2016 tentang Kampanye menekankan pelanggaran mengenai SARA jika terjadi penghinaan. Ketua Komisi Pemilihan …