USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Donal Fariz: Laporan Dana Kampanye Terus-menerus Palsu

Laporan dana kampanye peserta pemilu jadi praktek sebatas pengguguran kewajiban. Regulasi mengharuskan dana kampanye dilaporkan tapi tak menyertakan validasi akuntansi dan sanksi jika tak sesuai. Ketaksesuaian laporan dana kampanye dengan jumlah belanja sebenarnya jadi salah satu paradoks pemilu berprinsip jujur …

Read More »

Konsolidasi UU Pemilu yang Demokratis

Pemilu sebagai syarat pemerintahan demokrasi harus disertakan kata “demokratis” untuk memang menjamin “dari, oleh, dan untuk rakyat”. (Rancangan) undang-undang pemilu bukan saja dimulai dengan merumuskan tapi juga mengkonsolidasikan para pihak yang mewakili masyarakat sipil: rakyat, pemilik kedaulatan. Menentukan wakil-wakil rakyat …

Read More »

Paradoks Pemilu Serentak Brasil

Koran Tempo memberitakan (21/10), bekas Ketua Majelis Rendah Kongres Brasil, Eduardo Cunha, ditangkap Polisi (19/10, waktu Brasil) terkait korupsi. Pentolan kaukus Evangelis Kristen di DPR, yang memimpin pemakzulan mantan Presiden Brasil, Dilma Rousseff ini diduga menerima suap jutaan dolar Amerika …

Read More »

RUU Penyelenggaraan Pemilu

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menandatangani Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU ini terlampir dalam surat bernomor R-66/Pres/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan pada Ketua DPR. “Kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan …

Read More »

Elections Miss PKI

Elections miss the Indonesian Communist Party ( PKI ). This statement is exaggerating editorially.  However, what the writing wants to emphasize, Indonesian elections miss disputes and participation of parties and mass with ideology basis. PKI is a party and mass …

Read More »

Pilkada 2017 akan Gunakan E-KTP

Pada Pilkada Serentak 2017, kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Pemilih yang belum memiliki e-KTP dapat menunjukkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Kecapil) yang menyatakan bahwa …

Read More »

Ideal Election System

If there is such thing as ideal election system, then such system would be the one that corresponds with the particular democratic experiences and political-sociological context in each country. An election system that is ideal for a country does not …

Read More »

Dynamics of Individual Candidates in Elections

Individual registrants path elections in 2017 increased compared to the elections of 2015. In fact, the requirements of individual pathways elections in 2017 under Law No.10 / 2016-election heavier than the previous election. The context of the political dynamics of …

Read More »

Memilih Teknologi Pemilu Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan diskusi meja bundar dengan pemangku kepentingan pemilu (20/9). Pemilu Indonesia sejalan tren dunia yang lebih banyak menggunakan sistem informasi tabulasi …

Read More »

Campaigning in Place of Worship

Act election campaign continued ban on houses of worship such as the electoral law then. The second revision of ignoring Article 69, concerning prohibited in the campaign. Thus, the prohibition in the 2017 election campaign still referring to the first …

Read More »