August 8, 2024

USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

KPU Harus Patuhi Amanat MK dalam Penetapan Dapil

31 Januari 2023, Komisi Pemilihan Umum menggelar uji publik pembentukan daerah pemilihan Pemilu 2024. Dengan tajuk “Uji Publik Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 80/PUU-XX/2022”, KPU seharusnya mematuhi Putusan MK dalam menetapkan Dapil Pemilu 2024, bukan berdasar kesepakatan Rapat …

Read More »

Dua Masalah Sistem Pemilu Indonesia

Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang paling dinamis dalam mengubah sistem pemilu. Sejak Pemilu 1999, sebagai pemilu pertama setelah era otoriter, hingga Pemilu 2019, Indonesia setidaknya sudah tiga kali mengubah sistem pemilu. Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional tertutup. Pemilu 2004 …

Read More »

MK Kembalikan Kewenangan Pembentukan Dapil DPR dan DPRD ke KPU

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tentang pembentukan daerah pemilihan pemilu legislatif. Melalui Putusan 88/PUU-XX/2022, MK mengembalikan kewenangan pembentukan Dapil DPR dan DPRD Provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum. Putusan ini menghapus Lampiran III dan IV UU …

Read More »

KPU akan Mengoptimalkan Sipol sebagai Alat Bantu

Komisi Pemilihan Umum akan mengoptimalkan sistem informasi partai politik (Sipol) untuk Pemilu Serentak 2024. Mengubah ketentuan wajib menjadi alat bantu, tidak akan mengurangi fungsi Sipol yang lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Sebagai alat bantu, …

Read More »

Presiden Perpanjang Masa Jabatan Anggota DKPP

Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Proses pengusulan anggota DKPP oleh DPR yang masih belum selesai jadi sebab perpanjangan ini. Anggota DKPP 2017-2022, sebelum Keputusan Presiden ini, berakhir 12 Juni 2022. “Memperpanjang masa tugas …

Read More »

Tiga Catatan Pemilihan Anggota KPU Bawaslu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan tiga catatan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 17 Februari 2022. Kualitas proses dan hasil dari pemilihan anggota KPU …

Read More »

Permasalahan Pemilihan Anggota KPU Bawaslu Tanpa Voting

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memilih anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 17 Februari 2022 dini hari. DPR tidak menggunakan mekanisme pemilihan berdasarkan suara terbanyak (voting). Pilihan mekanisme ini punya permasalahan yang menggambarkan integritas dan …

Read More »

Cita DPD yang Lebih Berdaya

“Jika bukan diperkuat, maka DPD lebih baik dibubarkan.” Sejumlah tokoh pernah mengucapkan kalimat itu. Setidaknya, dari Ramlan Surbakti, Margarito Kamis, Fahri Hamzah, Benny Ramdhani, dan Fadjroel Falakh. Nama-nama ini menekankan bahwa DPD tak cukup fungsional sebagai bagian dari parlemen nasional …

Read More »

Duta Pemilu dan Demokrasi Selamanya

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) memilih dua orang Indonesia, salah satunya Titi Anggraini, untuk menyampaikan kepada dunia tentang darurat demokrasi pada masa pandemi. Pelibatan lembaga standar kepemiluan ini menyambung kepercayaan terhadap Titi sebelumnya sebagai Democracy Ambassador …

Read More »

Keadilan Munir sebagai Indikator Demokrasi

Pengabaian keadilan kasus pembunuhan Munir Said Thalib selama 17 tahun menyertakan kualitas demokrasi yang makin menurun. Kekuasaan pada konteks tewasnya Munir diduga masih jadi bagian kekuasaan hingga sekarang. Kasus Munir merupakan simbol dan kelindan terhadap kasus-kasus HAM lainnya yang menjadi …

Read More »