August 8, 2024

USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

17 Tahun Pembunuhan Munir dan Keraguan Berdemokrasi

Kasus pembunuhan Munir Said Thalib sudah 17 tahun tanpa capaian keadilan berarti. Angka ini dalam undang-undang pemilu, sama dengan usia warga negara pertama kali mendapat hak pilih. Demokrasi yang bermakna pemerintahan rakyat berdaulat menjadi paradoks dalam angka 17 tahun bagi …

Read More »

Pembangunan Berkelanjutan Tanpa Reformasi Politik

Dari fase MDGs (Millennium Development Goals) hingga SDGs (Sustainable Development Goals), pembangunan di Indonesia cukup paradoks. Penyelenggara negara berupaya membangun dengan gelontoran uangnya menyertakan dukungan pihak internasional, terus dan berkelanjutan. Tapi dari semua ini, apa yang didapat warga dengan hak-haknya …

Read More »

Tantangan Politik Afirmasi Perempuan

Keterpilihan perempuan melalui pemilu cenderung bertambah. Dari capaiannya, jumlah perempuan masih jauh dari setara dan belum banyak berkesempatan menjabat posisi strategis dalam berkebijakan. Afirmasi perempuan melalui ketentuan dalam undang-undang pemilu perlu ditambah tapi punya tantangan pembuktian membaiknya pemerintahan serta menjelaskan …

Read More »

VERI JUNAIDI: Cita Muda Institusional Demokrasi

Usia Veri Junaidi setengah dari hidup Indonesia, tapi ia punya banyak cita. Salah satunya, lelaki kelahiran Malang 10 November 1984 ini tak henti-hentinya bermimpi, Pemilu Indonesia ada banyak calon presiden muda. Ia jengah orang-orang tua. Terutama yang memberi janji pembaharuan …

Read More »

Catatan Perubahan Desain Surat Suara Pemilu Serentak

Evaluasi Pemilu 2019 belakangan ini menghasilkan usulan perubahan desain surat suara untuk pemilu berikutnya. Wujud teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 terlalu kompleks dan berdampak buruk pada implementasi juga hasil pemilu. Pemetaan masalah dan wujud rekomendasi yang pas, akan membuat hal-hal buruk …

Read More »

Tiga Masalah Menggeser Jadwal Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan perubahan jadwal pemungutan suara pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024. Dalam diskusi virtual (30/5), Ketua KPU mengatakan, Hari H pesta demokrasi 21 April 2024 perlu diubah menjadi 21 Februari 2024. Penggeseran jadwal bertujuan agar …

Read More »

DPR dan Pemerintah Harus Merevisi UU Pemilu Sebagai Respon Putusan MK

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah resmi mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar undang-undang prioritas 2021. Sikap para pembentuk undang-undang ini menjauh dari keharusan merespon Putusan MK mengenai tafsir pemilu serentak dan revisi UU Pemilu. “Ketentuan baru menghapus ketentuan …

Read More »

Revisi UU Pemilu untuk Capai 30% Perempuan DPR

Revisi undang-undang pemilu penting dilakukan salah satunya untuk mencapai keterwakilan perempuan di DPR minimal 30%. Sejak undang-undang pemilu yang digunakan pada Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019, bentuk afirmasi perempuan tidak ada perkembangan. Jika UU 7/2017 yang berlaku sekarang tidak direvisi …

Read More »

Seruan Membela Demokrasi di Myanmar

34 organisasi demokrasi lintas negara menggalang dukungan membela demokrasi di Myanmar. Melalui situs resmi International IDEA (Institute for Democracy Electoral Assistance) dan jejaringnya (5/2), semua organisasi ini menyerukan kepada militer Myanmar yang melakukan kudeta untuk menghormati utuh hasil pemilu, membebaskan …

Read More »

Penolakan Kudeta Myanmar Makin Menguat

Organisasi masyarakat sipil regional Asia makin bertambah banyak menolak kudeta oleh militer Myanmar (Tatmadaw). Melalui rilis Asia Network for Free Election (ANFREL) per 3/2 di Bangkok, setidaknya ada 46 organisasi pemilu dan hak asasi manusia lintas negara yang bergabung untuk …

Read More »