Betty Epsilon Idroos: Ibarat Cari Pasangan, Coba Cari Caleg Baik

KPU DKI Jakarta melakukan terobosan dengan mendekatkan diri bersosialisasi dengan pemuda—anak muda “gaul” tepatnya. Dengan dana yang tentu saja terbatas, KPU Jakarta memperluas ajakan memilih di pemilu dengan melibatkan komunitas dan organisasi yang konsern di pemilu. Bagaimana caranya dana terbatas itu bisa mendorong pemuda Jakarta dengan lokasi aktivitasnya bisa tahu pemilu dan kritis memilih? Maka dipilihlah café, mall, dan kampus sebagai poros sosialisasi.

Anggota KPU Jakarta, Betty Epsilon Idroos sadar, KPU beserta pemilu jauh dari pemuda. KPU Jakarta perlu mendekatkan diri dengan membahasakan sosialisasi pemilu sesuai dengan pemuda. Berikut wawancara jurnalis rumahpemilu.org, Nelvia Gustina dengan Betty dalam acara Relawan Demokrasi (Relasi) untuk kelompok disabilitas (27/10) .

Pilkada Jakarta relatif memiliki partisipasi tinggi karena salah satu faktornya terdapat peserta pilkada yang dinilai bisa membawa perubahan. Dengan citra partai dan parlemen yang buruk, akan kah Pemilu 2014 juga diikuti partisipasi tinggi?

Demokratisasi di Indonesia mensyaratkan beberapa elemen masyarakat harus bekerja sinergis. Antara lain peran partai dan partisipasi masyarakat. Partai sebagi pintu masuk berdiri dan  jalannya roda pemerintahan harus diperkuat, bukannya ditinggalkan.

Saya ingat ketika masih belajar ilmu politik, intinya masyarakat secara umum, invidu per individu menyerahkan sebagian kewenangannya kepada sebagian kecil masyarakat. Kita menyebutnya pemerintah mengelola kehidupan bermasyarakat, memberikan putusan penting bagi jalannya kehidupan yang mau tak mau, sadar atau tidak akan berefek langsung atau tak langsung bagi masyarakat yang bernaung dalam pemerintahan.

Bila hari ini sebagain besar menilai citra partai dan parlemen tak baik tapi jika setiap individu tak berpartispasi di pemilu itu bukan jalan keluar bagi kita. Saya yakin seyakin-yakinnya masih ada partai politik yang memiliki visi, misi dan program dan tindakan kerja yang baik, atau para calon anggota legislatifnya. Adalah penting kiranya agar kita jeli melihat dan mengamati mereka, choose the best one. Ibarat memilih “pasangan”, carilah yang klik. Bila ia terpilih, jangan ditinggalkan. Ada baiknya kita awasi kinerjanya, beri penilaian. Bila tak baik, tak amanah maka jangan dipilih kembali.

Perlu digarisbawahi, pemilu itu merupakan satu-satunya pintu masuk yang fundamental bagi mereka untuk duduk mewakili aspirasi dan representasi kita. Gunakan hak pilih.

Bagaimana cara khusus KPU Jakarta mengajak warga Jakarta memilih di Pemilu 2014?

Cara-cara yang kami upayakan disesuaikan dengan segala kekuatan yang ada. Dengan petunjuk teknis yang kami dapati, insya-Allah kami kerjakan sebaik mungkin. Strateginya adalah melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan berbagai cara.

Cara yang dimaksud kami sesuaikan dengan segmentasi pasar yang kami datangi. Apalagi sekarang ada program Relawan Demokrasi Pemilu 2014 yang disingkat dengan Relasi. Mereka itu adalah unsur masyarakat yang ada di setiap kabupaten kota yang membidik “pasar” sesuai dengan segmentasi mereka masing-masing. Mereka menggunakan momentum masyarakat untuk memperkenalkan pemilu dan seluk beluknya dan pentingnya memilih nanti.

Selain itu, kami mengupayakan sebanyak-banyaknya keterlibatan masyarakat dengan upaya yang kami punya atau dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kami sadari, suksesnya pemilu tak hanya peran dan kerja penyelenggara pemilu. Keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah pun menentukan.

Bagaimana cara khusus KPU Jakarta memperkenalkan partai dan caleg sebagai peserta pemilu ke masyarakat?

Menggunakan media yang kita punya. Alhamdulillah KPU memiliki Silon (Sistem Informasi Calon). Ini suatu sistem informasi yang memperkenalkan calon legislatif dari tingkat nasional sampai dengan provinsi. DKI Jakarta memang tak memiliki DPRD tingkat kabupaten/kota. Bisa diakses siapa dan latar belakang mereka dari data yang kami sediakan di portal KPU kami, khususnya untuk calon DPRD DKI Jakarta sebanyak 1266 calon untuk 10 dapil dan 12 partai peserta pemilu. Mereka semua akan memperebutkan 106 kursi yang akan duduk di Kebon Sirih.

Selain itu melalui media cetak seperti surat kabar ketika kita posting calon-calon sementara dan calon tetap. Sampai sekarang pun sebenarnya portal KPU Jakarta masih dapat diakses untuk melihat itu. Dalam waktu dekat akan ada selebaran dan poster yang memperkenalkan partai dan si caleg, dan juga apel akbar tentang penyelenggaraan pemilu di Jakarta.

Bagaimana penilaian KPU Jakarta terhadap warga Jakarta yang golput?

Kami berharap tak banyak. Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia adalah juga sebagai barometer politik secara nasional. Kita tahu bahwa menggunakan hak pilih adalah memang hak setiap individu karena dijamin konstitusi kita. Tetapi dengan tidak menggunakan hak pilih adalah bukan jalan keluar untuk menata bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik.

Ada suatu adagium penting menurut saya, “my country, right or wrong. If right, to be kept right. And if wrong, to be set right.” Jika ada kerja-kerja negara kita berjalan pada jalur yang benar akan kita pertahankan, namun bila yang salah kudu kita perbaiki. Pemilu menurut saya adalah salah satu jalan keluar yang penting untuk menghasilkan orang-orang yang duduk menjalankan kerja-kerja kenegaraan.

Golput menurut saya adalah bukan golongan yang optimis akan arah yang lebih baik, mereka pasrah tanpa usaha, bersikap skeptis dan akan menjadi mubazir karena pemilu memakan biaya yang tak kecil. Adalah penting menggunakan hak pilih, sangat penting. Ayo memilih!

Bagaimana dengan golput administratif domisili yang menjadi masalah khas daerah urbanisasi seperti Jakarta? Kita tahu mereka tak bisa/mau pulang karena masalah ekonomi baik itu ongkos pulang maupun tuntutan kerja di Jakarta?

Kita tahu bahwa ada beberapa cara ya menurut peraturan perundang-undangan untuk kasus seperti ini. Jakarta ini memang unik. Banyak sekali pendatang. Bila masih dalam masa batas waktunya, si pemilih yang sadar akan menggunakan hak pilihnya nanti tak di kampung halamannya, sementara sudah terdaftar di tempat asalnya dapat menggunakan hak pilihnya di tempat ia tinggal saat itu. Dengan mendatangi PPS asal untuk meminta surat pindah menggunakan hak pilihnya di tempatnya yang baru. Namun, cara ini mensyaratkan partisipasi dan kesadaran aktif si pemilih.

Bilapun masih ada mereka yang nanti pada hari H pencoblosan tak memiliki kesempatan untuk balik ke tempat asal, memiliki identitas kependudukan atau bahkan tidak memilikinya; bukan berarti tak dapat menggunakan hak pilihnya. Kita harus garisbawahi, memilih adalah hak asasi setiap manusia yang diatur konstitusi. Mereka yang dengan kasus seperti itu dijamin undang-undang untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan kategorisasi pemilih khusus. Intinya mereka masih dapat menggunakan hak pilihnya.

Pendanaan menjadi salah satu elemen penyelenggaraan pemilu. Dengan target partisipasi pemilih dan perlibatan sosialisasi yang tinggi, bagaimana KPU Jakarta menyiasati pendanaan yang ada?

Ya, benar sekali. Kami mensiasati penggunaan pendanaan yang sesuai dengan peraturan. Dengan asas efisiensi dan efektivitas pendanaan dengan strategi sosialisasi yang sudah disebutkan sebelumnya adalah tantangan sekaligus kerja keras. Tapi ini tak boleh menjadikan alasan tidak bekerja secara optimal. Insya-Allah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Besar harapan kami, pemerintah daerah juga membantu penyelenggaraan sosialisasi menggenjot partisipasi warga menjadi lebih tinggi. Target nasional kan 75 persen untuk partisipasi pemilih.

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 126 pun sebenarnya peran pemerintah menjadi penting dan wajib dalam membantu penyelenggara Pemilu. Mudah-mudahan kami dapat bekerjasama lebih baik lagi, selain optimalisasi penggunaan anggaran yang telah ada. []